Online Rasa Offline, Wakil Ketua DPRD Jatim Kritik Pelaksanaan SPMB Jatim 2025

SuaraJatim.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menyoroti antrean pengambilan Personal Identification Number (PIN) pada Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA / SMK tahun ajaran 2025 / 2026.

Dia menyayangkan masih adanya atrean panjang yang melelahkan bagi orang tua siswa, di tengah pendaftaran yang sudah online atau dalam jaringan (daring).

"Ini menjadi catatan serius yang menunjukkan kinerja Pemprov Jatim di sektor pendidikan masih belum optimal,” ujarnya baru - baru ini.

Antrean panjang orang tua siswa yang mengular saat mengambil PIN SPMB SMA/SMK ini sempat menjadi perhatian masyarakat, usai viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Baca Juga: DPRD Jatim Soroti Program Penanganan Kemiskinan Hingga Pengangguran

Terlihat antrean sudah mengular sejak pagi. Bahkan, beberapa informasi menyebutkan telah terjadi sejak pukul 04.00 WIB.

Deni menyebut ini seharusnya tidak terjadi. ”Betapa besar energi orang tua dan pelajar yang terkuras untuk antrean. Zaman sudah serba digital," katanya.

Pihaknya memahami kekhawatiran orang tua, sehingga rela mengantre mulai subuh untuk mengambil PIN yang digunakan untuk mengakses sistem pendaftaran penerimaan siswa secara online.

”Tanpa PIN, pelajar tidak bisa masuk ke sistem pendaftaran utama SPMB SMA/SMK. Dengan melihat krusialnya PIN, seharusnya ada proses yang memudahkan,” tegas Deni.

Seharusnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bisa mengoptimalkan teknologi untuk mendesain sistem yang lebih simpel, memudahkan, dan tetap terverifikasi dengan baik, termasuk untuk proses pengambilan PIN.

"Tidak kemudian pendaftaran di awal dilakukan secara daring, tetapi dalam perjalanannya ada proses yang membutuhkan aktivitas tatap muka alias luring di SMA / SMK untuk verifikasi pengambilan PIN," katanya.

Baca Juga: Ribuan Anak di Jatim Menikah Dini, yang Tak Tercatat Lebih Banyak?

Adanya sistem luring di tengah - tengah pendaftaran daring ini tentu menjadi sumbatan dalam proses SPMB, yang kemudian memunculkan antrean mengular.

”Ini seperti kita naik mobil di jalan tol, tiba-tiba di tengah ada gundukan besar yang harus dilewati satu per satu yang antreannya diatur oleh petugas. Walhasil mobil harus mengerem dan berjalan lambat. Akhirnya macet panjang. Belum lagi misalnya ketika dalam proses itu, petugasnya ada yang sakit, terlambat, atau bahkan juga kelelahan fisik, maka antrean tambah panjang, lama, dan melelahkan,” bebernya.

Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu berharap pengambil kebijakan tentang SPMB bisa membuat desain teknologi yang memudahkan verifikasi dan validasi.

"Toh di level SD dan SMP yang berada di bawah wewenang pemkab/pemkot, proses yang sepenuhnya online bisa dilakukan dengan baik,” kata Deni.

Deni berharap ke depan ada evaluasi sehingga kejadian antrean mengular sejak subuh tidak terulang pada SPMB 2026. Dia juga menyemangati para pelajar untuk tetap bersemangat meski harus menjalani proses yang melelahkan. Para petugas sekolah yang melayani ratusan ribu pelajar lulusan SMP yang mengambil PIN pendaftaran SMA/SMK se-Jatim.

”Semuanya jangan lupa jaga kesehatan. Termasuk Bapak/Ibu petugas. Ke depan harus ada sistem yang lebih simpel, yang tidak hanya memudahkan pelajar, tetapi juga mengefektifkan serta meringankan pekerjaan bapak/ibu petugas pelayanan di sekolah,” kata Deni.