-
Pengalihan 27 SDN menuju aset daerah dituntaskan 2026.
-
Status legal kuat memungkinkan pembangunan sekolah lebih optimal.
- Pemkab Trenggalek ajukan sertifikasi tambahan tanah pendidikan.
SuaraJatim.id - Pemkab Trenggalek memulai langkah strategis mengalihkan status 27 sekolah dasar negeri (SDN) yang berada di kawasan hutan menjadi aset daerah.
Langkah ini ditargetkan tuntas pada 2026 dan menjadi upaya penting pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum pengelolaan pendidikan di wilayah setempat.
Tahap awal, pemerintah daerah menekankan bahwa pengalihan menjadi aset daerah akan membuka ruang lebih luas bagi intervensi pembangunan, terutama bagi sekolah-sekolah yang selama ini berdiri di lahan Perhutani.
Seluruh SDN itu selama ini berstatus pinjam pakai dan belum bisa mendapatkan sokongan anggaran pembangunan secara optimal.
Kasubid Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah Bakeuda Trenggalek, Slamet, mengatakan bahwa proses alih status ini merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola fasilitas pendidikan.
“Tahun ini ada penetapan terkait kawasan hutan, di mana sekolah yang berdiri di tanah Perhutani akan dilepas. Total ada 27 SDN yang masuk dalam rencana itu,” ujarnya, Jumat (15/11/2025).
Upaya pengalihan menjadi aset daerah sekaligus memastikan sekolah-sekolah tersebut dapat mendapatkan alokasi pembiayaan yang sesuai standar.
Ia menjelaskan bahwa setelah pelepasan lahan dari Perhutani, Pemkab Trenggalek akan mengajukan sertifikasi BPN sebagai tahapan formal untuk memperkuat legalitas kepemilikan.
Seluruh proses penetapan dan sertifikasi ini dijadwalkan masuk dalam progres tahun 2026.
“Kesepakatan pelepasan kawasan hutan untuk 27 SDN ditargetkan masuk tahapan penyelesaian tahun depan,” kata Slamet.
Menurutnya, selama masih berstatus pinjam pakai, sekolah-sekolah tersebut tidak dapat sepenuhnya mendapatkan dukungan APBD, terutama untuk pembangunan fisik dan peningkatan sarana prasarana.
“Jika aset itu sudah menjadi milik daerah, kebutuhan dan bangunan sekolah bisa dibiayai melalui APBD atau DAK pusat. Jadi program bisa masuk secara optimal,” katanya.
Penguatan infrastruktur pendidikan disebut menjadi fokus pemerintah setelah alih status selesai dilakukan.
Selain 27 SDN tersebut, pada 2025 Pemkab Trenggalek juga telah mengajukan sertifikasi 12 bidang tanah pendidikan lainnya, terdiri dari lahan milik desa maupun perorangan, yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi aset daerah.
“Tahun ini ada 12 bidang tanah pendidikan yang sudah kami ajukan sertifikasinya ke BPN,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Bromo Pulih dan Kembali Hijau, Aktivitas Wisatawan Mulai Bergeliat
-
Pemerintah Kejar Target Perlindungan 87 Persen Lahan Baku Sawah Nasional
-
Dari Sampah Jadi Pupuk Organik, Petani Banyumas Pulihkan Lahan Kritis
-
Bawa 15 Ribu Liter Air, Pesawat C-130 Australia Bantu Padamkan Karhutla
-
PT SIR Sebut Natura City Tidak Memiliki Alas Hak atas Tanah Sengketa di Bogor
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun
-
Lerai Keributan Konvoi Perguruan Silat, Anggota Polisi Jadi Korban Pengeroyokan di Tulungagung
-
Bongkar Sindikat Penipuan Mobil Rp6,5 Miliar di Marketplace Facebook, Polda Jatim Tangkap 4 Pelaku
-
Diupah Rp20 Ribu per Titik, Pemuda Surabaya Jadikan Kamar Kos Tempat Pecah Paket Ganja dan Ekstasi
-
Dana Operasional KBS Diduga Diselewengkan, Mantan Dirut Terancam Disidang dalam Kasus Korupsi