Kasus Korupsi DJKA Kemenhub Meluas, Kepala BTP Surabaya Diperiksa KPK

SuaraJatim.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Jawa Timur, Denny Michels Adlan (DMA).

Pemanggilan ini dilakukan setelah KPK menahan tersangka ke-20 dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada 15 Desember 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan tersebut. “Pemeriksaan bertempat di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas nama DMA selaku Kepala BTP Surabaya,” ujar Budi Prasetyo, Selasa (16/12/2025).

Selain DMA, Budi mengatakan KPK juga memanggil empat saksi lain untuk penyidikan kasus dugaan suap tersebut yang berkaitan dengan klaster wilayah Jatim.

Para saksi yang dipanggil adalah BW selaku pegawai Asta Perdana Group, RMM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada BTP Surabaya periode 2021-2022, HW selaku pihak swasta, serta FAK selaku Direktur PT Nazma Tata Laksana.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub (saat ini BTP Kelas I Semarang).

Awalnya, KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan dugaan korupsi DJKA Kemenhub pada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga 15 Desember 2025, jumlah tersangka yang ditetapkan dan ditahan oleh KPK telah mencapai 20 orang. Selain itu, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut menyasar beberapa proyek strategis, termasuk pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar (Sulawesi Selatan), empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat), serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan proyek-proyek ini, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu.

Pengaturan tersebut diduga dilakukan melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Pemanggilan Kepala BTP Surabaya dan saksi lain di wilayah tersebut menunjukkan bahwa KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam skandal korupsi DJKA Kemenhub demi mengungkap dugaan rekayasa proyek di berbagai wilayah. (Antar)