Survei Arawicaksa: Kepuasan Kinerja Prabowo-Gibran Hanya 50,1 Persen, Harga Pangan Jadi PR Utama

SuaraJatim.id - Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah baru mencapai 50,1 persen.

Di tengah dukungan yang masih terbatas, harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja menjadi persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani.

Survei Arawicaksa Institute mencatat, sebanyak 44,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah, termasuk 6,1 persen yang merasa sangat tidak puas. Sementara itu, 5,1 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menilai tipisnya selisih kepuasan dan ketidakpuasan menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya sekitar 5 persen. Ini menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” kata Rudi dalam keterangan pers, Selasa (13/10/2026).

Harga Bahan Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Sorotan

Survei tersebut menempatkan stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai persoalan paling mendesak bagi masyarakat, dengan angka 38 persen. Berikutnya, penyediaan lapangan kerja menjadi perhatian 21,2 persen responden.

Menurut Rudi, kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Sementara itu, persoalan lapangan kerja menjadi sorotan, terutama setelah munculnya janji penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam kampanye Pilpres 2024.

Pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian 10,7 persen responden, disusul pengentasan kemiskinan sebesar 8,6 persen serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sebesar 6,3 persen.

Baca Juga: CEK FAKTA: 85 Persen Rakyat Setuju Jokowi Jadi Presiden Lagi 2029, Benarkah Survei LSI?

Rudi menambahkan, publik mengapresiasi pengungkapan sejumlah kasus korupsi, tetapi masih menaruh perhatian pada lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dalam penilaian terhadap program prioritas pemerintah, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi, yakni 8,4 dari skala 0–10.

Program lain yang dinilai cukup berhasil adalah revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran dengan skor 6,5, pemeriksaan kesehatan gratis (6,3), serta Sekolah Rakyat (6,0).

Sebaliknya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh skor 5,5. Menurut Rudi, program tersebut masih dinilai baik dan dibutuhkan, tetapi persoalan tata kelola, kasus keracunan, serta pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) memengaruhi dukungan publik.

Sejumlah program lain mendapat penilaian lebih rendah, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan skor 2,1, pembangunan tiga juta rumah rakyat (2,3), Sekolah Unggul Garuda (1,4), dan Kampung Nelayan Merah Putih (1,2). Sementara itu, program hilirisasi sumber daya alam memperoleh skor 4,7.

Temuan ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya menjaga keberlanjutan program prioritas, melainkan juga menjawab persoalan konkret yang dirasakan masyarakat, terutama harga pangan dan kesempatan kerja.