Dosen Unair Ikut Demo Bersama Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

SuaraJatim.id - Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dan digantikan pemerintahan transisi.

Dalam aksi yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/6/2026), aliansi yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, mahasiswa, guru, dan berbagai kelompok masyarakat itu mengklaim telah mengonsolidasikan sekitar 300 peserta.

Mereka menegaskan bahwa gerakan kali ini sengaja dibangun sebagai wadah bersama untuk menghindari fragmentasi gerakan yang selama ini dinilai melemahkan tekanan publik terhadap pemerintah.

Juru Bicara Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, Miftakhur Rohmah, mengatakan tuntutan yang mereka bawa bukan lagi kritik terhadap satu atau dua kebijakan pemerintah, melainkan menyasar akar persoalan yang dianggap berada pada kepemimpinan nasional itu sendiri.

"Kalau hanya membahas isu per isu, itu percuma. Kesalahan tertinggi ada pada pemimpinnya. Karena itu kami memilih tuntutan paling tinggi, yakni menurunkan Prabowo-Gibran dan mendorong pembentukan pemerintahan transisi," ujarnya, Senin (22/6/2026).

Menurut Miftakhur, aliansi tersebut telah menyusun kajian yang mereka sebut sebagai Nawa-Nestapa, yakni sembilan kegagalan pemerintahan yang dianggap bersifat sistemik.

Beberapa di antaranya mencakup persoalan legitimasi pemerintahan, menguatnya oligarki politik, memburuknya perlindungan terhadap kelompok rentan, menyempitnya ruang hidup masyarakat, hingga tudingan kemunduran demokrasi.

Bagi mereka, persoalan yang terjadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari arah kepemimpinan nasional. Karena itu, tuntutan yang diajukan tidak lagi berhenti pada evaluasi program-program pemerintah, melainkan meminta adanya perubahan politik yang lebih mendasar.

Aliansi tersebut juga menilai ruang demokrasi semakin menyempit. Mereka menuding masih adanya tindakan represif terhadap kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa yang menyampaikan kritik melalui aksi demonstrasi.

Baca Juga: Tolak Militerisasi Sipil hingga Kenaikan BBM, Mahasiswa Kepung DPRD Jatim Kritik Kebijakan Prabowo

"Dalam negara demokrasi seharusnya kebebasan berpendapat dilindungi. Tetapi yang kami rasakan justru tekanan ketika menyampaikan kritik. Karena itu kami menilai demokrasi sedang mengalami kemunduran," kata Miftakhur.

Selain menyerukan pengunduran diri Prabowo-Gibran, massa aksi juga mengajak kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah untuk membangun konsolidasi gerakan yang lebih luas.

Mereka menegaskan aksi di Surabaya bukan agenda sekali jalan, melainkan bagian dari rangkaian gerakan yang akan terus dilanjutkan dalam waktu mendatang.

Di tengah meningkatnya kritik dari berbagai kelompok masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, tuntutan pengunduran diri presiden dan pembentukan pemerintahan transisi menjadi salah satu seruan politik paling keras yang muncul dari jalanan Surabaya.

Meski demikian, tuntutan tersebut masih merupakan sikap politik kelompok pengunjuk rasa dan belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah pusat.

Bagi Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat, berbagai persoalan yang muncul saat ini merupakan gejala dari apa yang mereka sebut sebagai kegagalan sistemik pemerintahan Prabowo-Gibran.