Gubernur Khofifah & DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027, Fokus Layanan Dasar, Pertumbuhan Ekonomi

Dengan penyesuaian tersebut, struktur APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun, belanja daerah sebesar Rp27,636 triliun, serta defisit sebesar Rp1,090 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,090 triliun sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan sebesar nol rupiah.

Gubernur Khofifah menegaskan, setelah mendapatkan persetujuan bersama, Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atas kerja sama dan sinergi yang terbangun selama proses pembahasan.

Gubernur berharap kolaborasi eksekutif dan legislatif tersebut terus terjaga dalam mengemban amanah masyarakat serta mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

"Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan tema Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas," pungkasnya. ***