Keputusan Mundur dari Wapres: Kemenangan Gibran, Kekalahan Puan dan Kawan-Kawan

SuaraJatim.id - Upaya 120 anggota DPR RI menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terancam kehilangan momentum dan bisa berujung kekalahan.

Jika pengunduran diri Gibran yelah resmi, proses HMP yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai tidak lagi relevan karena kehilangan objek.

Anggota DPR RI Muhammad Khozin menegaskan, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden akan membuat proses HMP tidak dapat dilanjutkan.

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin melansir ANTARA, Kamis (12/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi pukulan bagi upaya politik 120 legislator yang sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), secara resmi mengajukan HMP terkait pemakzulan Gibran.

Meski demikian, Khozin menjelaskan bahwa hingga Kamis (12/11/2026), proses pengajuan HMP masih berjalan di DPR. Sidang Paripurna DPR yang dijadwalkan Kamis siang diagendakan untuk mengumumkan secara resmi usulan tersebut.

“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” ujarnya.

Khozin menghormati keputusan Gibran jika resmi mengundurkan diri. Ia juga berharap pengunduran diri itu dapat mengakhiri polemik ijazah yang selama ini menyeret nama Wakil Presiden.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” katanya.

Baca Juga: Padati Jantung Surabaya! 3.000 Mahasiswa Kepung Tugu Air Mancur Tuntut Prabowo-Gibran Mundur

Kemenangan Gibran

Sementara keputusan mengundurkan diri dari kursi wakil presiden menjadi hal positif bagi karir politi Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD menilai pengunduran diri secara sukarela adalah jalan terbaik bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibandingkan proses pemakzulan.

Menurutnya, mundur lebih cepat, lebih lunak, dan tidak membuka kembali polemik yang akan memicu kegaduhan baru.

Menurutnya, tahun 2029 Gibran tetap bisa mempersiapkan diri, asalkan ijazahnya benar-benar ada.

"Kalau ternyata (ijazahnya) ada, ya boleh saja," kata Mahfud.