Wakos Reza Gautama
Jum'at, 20 November 2026 | 07:33 WIB
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah menemukan dugaan penyimpangan penggunaan uang kas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) yang mencapai Rp3,27 miliar. [Suara.com/Dimas Angga]
Baca 10 detik
  • Kejati Jatim menetapkan empat tersangka kasus korupsi keuangan PDTS KBS senilai Rp3,27 miliar pada 19 November 2026.
  • Para tersangka menggunakan dana perusahaan untuk menyuap pengacara agar menutup kasus korupsi namun berujung pada kontrak fiktif.
  • Keempat tersangka langsung ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya selama 20 hari ke depan.

SuaraJatim.id - Alih-alih lolos dari jerat hukum, upaya petinggi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) untuk mengamankan perkara korupsi justru menjadi bumerang.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2025–2026 dengan total nilai kas tak bertuan mencapai Rp3,27 miliar.

Ironisnya, sebagian besar uang perusahaan daerah tersebut disinyalir digunakan untuk membiayai upaya penutupan perkara korupsi lain yang sedang diusut kejaksaan.

Namun, dana miliaran rupiah itu diduga tidak pernah sampai ke tangan penyidik, sementara jejak pengeluarannya ditutupi dengan kontrak jasa hukum fiktif.

Keempat tersangka tersebut adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS berinisial MN, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS berinisial NW, anggota Badan Pengawas PDTS KBS berinisial EES, serta seorang advokat dari Kantor Hukum Ma'ruf Syah and Partner berinisial MM.

Tepat pukul 22.53 WIB pada Kamis (19/11/2026), keempatnya langsung digelandang dari ruang pemeriksaan menuju Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya yang terletak di belakang kantor Kejati Jatim.

"Pada hari ini penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026," tegas Kepala Kejati Jatim Abdul Qohar, Kamis malam (19/11/2026).

Aspidsus Kejati Jatim Gede Punia Atmaja membeberkan, skandal ini berakar pada Februari 2025. Kala itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Panik menghadapi pemeriksaan, NW dan MN meminta bantuan EES untuk mencarikan pengacara. EES lantas mengenalkan keduanya kepada MM.

Baca Juga: Diupah Rp20 Ribu per Titik, Pemuda Surabaya Jadikan Kamar Kos Tempat Pecah Paket Ganja dan Ekstasi

Namun, menurut penyidik, pendampingan hukum itu melenceng menjadi permufakatan untuk menghentikan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Dalam skenario tersebut, MM diduga mematok lawyer fee Rp100 juta sekaligus meminta dana Rp500 juta yang diklaim sebagai biaya penutupan perkara.

Permintaan itu disetujui NW dan MN. Uang dicairkan dari kas perusahaan melalui Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, lalu diserahkan EES kepada MM. Namun, Gede memastikan dana tersebut tak pernah mengalir ke penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pola serupa terulang sekitar April 2025, saat Kejati Jatim gantian memeriksa direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024. MM kembali meminta lawyer fee Rp100 juta ditambah uang Rp995 juta yang lagi-lagi direstui NW dan MN.

Permintaan dana terus bergulir hingga total kas PDTS KBS yang terkuras untuk urusan ini membengkak menjadi Rp2,41 miliar. Meski uang sudah keluar, dana tersebut tak pernah diterima penyidik Kejati Jatim dan proses hukum tetap berjalan.

Untuk menyamarkan raibnya dana Rp2,41 miliar dari kas perusahaan, keempat tersangka diduga bersekongkol memoles pengeluaran tersebut seolah-olah merupakan biaya layanan hukum resmi antara PDTS KBS dan kantor advokat MM.

Load More