Dugaan Solar Subsidi Diselewengkan di DLH Surabaya, 11 Nama Ikut Diperiksa

SuaraJatim.id - Pemkot Surabaya mendalami dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar pada truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Hasil pemeriksaan internal mengungkap adanya 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah kota berkomitmen mengusut praktik tersebut hingga tuntas, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini," kata Eri di Surabaya, Jumat (13/11/2026).

Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, temuan tersebut bermula dari penangkapan dua pengemudi yang diduga mengalihkan solar subsidi dari tangki truk pengangkut sampah. Dalam pemeriksaan, keduanya menyebut 11 nama lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut.

Modus yang digunakan yakni memindahkan solar dari tangki kendaraan ke dalam galon untuk kemudian dijual kepada penadah. Padahal, BBM tersebut merupakan alokasi subsidi bagi armada pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA).

Solar yang dialihkan diduga dijual kembali kepada petani untuk kebutuhan mesin diesel, termasuk pompa penyedot air. Transaksi disebut berlangsung di sekitar kawasan TPS.

Fikser menyebut, berdasarkan pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh uang sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar tersebut. Namun, ia menduga nilai keuntungan sebenarnya bisa lebih besar.

"Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp160 ribu. Saya yakin lebih tinggi," ujarnya.

Baca Juga: Relokasi RPH Pegirian Tetap Lanjut Walau Diprotes, Wali Kota Surabaya: Tak Bisa Dibatalkan!

DLH Surabaya juga mengusulkan sanksi berat terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberhentian harus melalui prosedur administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.

Saat ini, keduanya telah menjalani pemeriksaan di badan kepegawaian dan dipanggil dalam proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri.

Pemkot Surabaya menyatakan akan terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan solar subsidi yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah.

[ANTARA]