Wakos Reza Gautama
Sabtu, 21 November 2026 | 13:41 WIB
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyelidiki dugaan aliran korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya ke DPRD Kota Surabaya. [kejati-jatim.go.id]
Baca 10 detik
  • Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyelidiki dugaan aliran korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya ke DPRD Kota Surabaya.
  • Penyelidikan mencakup temuan honorarium fiktif senilai Rp740,7 juta dalam pembukuan KBS periode Januari 2025 hingga Juni 2026.
  • Kasus ini berkembang setelah audit BPKP menemukan kerugian mencapai Rp3,27 miliar dan menetapkan empat tersangka.
  1. Pos BBM, THR, dan Honorarium: Mencapai Rp707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp152.784.430 pada tahun 2026.
  2. Skema Pendampingan Hukum (Rp2,41 Miliar): Klaster terbesar ini diduga sarat praktik manipulatif. Penyidik menduga MMS sempat meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta ditambah Rp500 juta yang diklaim untuk "penutupan perkara" di Kejari Tanjung Perak. Pola serupa kembali diulang saat Kejati Jatim mulai memeriksa keuangan KBS hingga total uang yang keluar membengkak menjadi Rp2,41 miliar—yang diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Untuk memuluskan dan menyamarkan pencairan uang miliaran rupiah tersebut, para tersangka diduga memproduksi sejumlah dokumen akal-akalan, mulai dari perjanjian jasa fiktif, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, dokumen kajian SOP, hingga kuitansi honorarium.

Hingga kini, tim penyidik Kejati Jatim masih terus membedah dokumen keuangan KBS guna melacak kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.

Load More