1.200 Brimob dan Sabhara Jatim Dikirim ke Jakarta, Bantu Pengamanan MK

Chandra Iswinarno
1.200 Brimob dan Sabhara Jatim Dikirim ke Jakarta, Bantu Pengamanan MK
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera. [Suara.com/Achmad Ali]

Pasukan Brimob yang diturunkan sebanyak 700 personel, sisanya dari Sabhara.

Suara.com - Polda Jawa Timur mengirimkan 1.200 personil dari kesatuan Brimob dan Shabara untuk ikut mengamankan jalannya pengumuman sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Diketahui, persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 akan digelar pada Jumat (14/6/2019) mendatang. Pendaftaran gugatan telah dilakukan Tim BPN pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga pada Jumat (24/5/2019) lalu atas penolakan hasil rekapitulasi nasional yang ditetapkan KPU RI atas kemenangan Jokowi - Maruf dengan 55,50 persen suara.

"Kami telah mengirimkan 1.200 personil untuk membantu pengamanan di MK," jelas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Rabu (12/6/2019).

Lebih lanjut Barung mengatakan, dari 1.200 personel paling banyak dari kesatuan Brimob.

"Brimob ada 700 selebihnya Sabhara," terangnya.

Sebelumnya, MK akan menggelar sidang perdana terkait permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah didaftarkan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi pada Jumat (14/6/2019).

Agenda dalam sidang perdana nanti adalah mendengarkan pokok permohonan dari pemohon dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi. MK juga mengundang pihak termohon yaitu KPU dan pihak terkait seperti Bawaslu dan kubu Joko Widodo - Maruf Amin untuk hadir dalam sidang perdana tersebut.

Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Senin (10/6/2019) mendatangi kantor MK untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019.

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa kehadirannya ke kantor MK mengacu pada peraturan MK terutama peraturan MK nomor 4 tahun 2019 dengan menggunakan hak konstitusional untuk melakukan perbaikan berkas.

Bambang juga menjelaskan bahwa dalam perbaikan berkas itu pihaknya membawa bukti yang menghebohkan, yakni paslon capres dan cawapres nomor urut 01 yakni Joko Widodo dan Maruf Amin dapat didiskualifikasi lantaran telah melanggar peraturan yang ada.

Dia mengatakan dari awal pendaftaran capres dan cawapres hingga saat ini, cawapres nomor urut 01 yakni Maruf Amin masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri.

Kontributor : Achmad Ali

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS