“Termasuk juga pelayanan kepada masyarakat. Walaupun Kemendagri dan gubernur berulang kali sudah memerintahkan untuk mencabut Perbup KSOTK bikinan bupati tersebut dan mengembalikannya kembali kepada Perbup KSOTK Tahun 2016, namun sampai saat ini bupati tidak juga mematuhi dan melaksanakan perintah tersebut,” kata Hamim.
“Terakhir, bupati Jember telah menyakiti hati 2,6 juta rakyat Jember dengan penetapan opini terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan predikat disclaimer, yaitu penilaian kinerja bupati dan jajarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melakukan tata kelola keuangan daerah yang merupakan amanah dari 2,6 juta rakyat Jember,” kata Hamim.
