SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih Penghargaan Anugerah Adhiwidya Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Indonesia 2026 kategori Pelopor Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS).
Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia memberikan penghargaan tersebut atas komitmen Gubernur Khofifah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah maupun yang terpaksa berhenti sekolah.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai yang mewakili Gubernur Khofifah dalam rangkaian Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia di Surabaya, Jumat (6/11). Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Gogot Suharwoto.
Gubernur Khofifah memaknai penghargaan ini sebagai apresiasi bagi semua pihak yang telah membantu anak-anak Jawa Timur memperoleh pendidikan.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Serahkan Bansos dan Tali Asih bagi Masyarakat Pacitan Senilai Rp 11,499 M
“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada FK PKBM Indonesia atas Anugerah Adhiwidya PNFI 2026 ini. Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ikhtiar dalam memastikan setiap anak di Jawa Timur mendapatkan hak pendidikan,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, pemerintah daerah membutuhkan dukungan satuan pendidikan, pengelola PKBM, keluarga, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjangkau anak-anak yang menghadapi hambatan pendidikan. Kerja sama tersebut penting agar anak yang belum bersekolah dapat mulai belajar dan mereka yang sempat putus sekolah memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan pendidikan, para pengelola PKBM, sekolah swasta, perguruan tinggi, serta semua pihak yang selama ini bergotong royong membuka kesempatan belajar bagi anak-anak. Penghargaan ini bukan akhir dari upaya kita, tetapi menjadi pengingat bahwa masih ada anak-anak yang perlu kita jangkau,” imbuhnya.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensinya.
“Maka, keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, maupun hambatan lainnya tidak boleh menjadi alasan yang membuat anak kehilangan kesempatan belajar,” jelasnya.
Baca Juga:Khofifah Pastikan 438 Ribu Siswa Jatim Ikuti TKA Tanpa Gangguan Teknis
Untuk membantu murid dari keluarga prasejahtera tetap bersekolah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp50 miliar bagi 50.000 murid afirmasi jenjang SMA, SMK, dan SLB pada 2026. Besaran bantuan untuk setiap murid adalah Rp1 juta guna meringankan beban biaya pendidikan keluarga.
Alokasi tersebut terdiri atas Rp4,275 miliar untuk 4.275 murid melalui APBD murni serta tambahan Rp45,725 miliar untuk 45.725 murid melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
“Program ini menyasar murid prasejahtera kelas X, XI, dan XII di sekolah negeri maupun swasta untuk mencegah putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi,” jelas Khofifah.
Perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pada 2026, jumlah lulusan SMP/MTs dan sederajat di Jawa Timur mencapai 618.479 murid, sementara daya tampung SMA dan SMK negeri sebanyak 244.621 kursi. Dengan demikian, sebanyak 373.858 lulusan membutuhkan pilihan untuk melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta atau jalur pendidikan lainnya.
Untuk memperluas pilihan tersebut, Gubernur Khofifah meluncurkan komitmen bersama Pemprov Jatim dan lembaga pendidikan swasta di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada 19 Juni 2026. Komitmen itu mencakup 143.131 kuota beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi calon murid SMA/SMK swasta serta calon mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS).
“Melalui program ini, kita ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Gubernur Khofifah saat peluncuran program tersebut.
