SuaraJatim.id - Kisruh pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membuat Bupati Jember dua periode, Muhammad Zainal Abidin Djalal, angkat bicara.
Polemik di pemerintahan Jember ini berujung pada pemakzulan DPRD Jember terhadap Bupati Faida.
Bupati Jember Faida dimakzulkan DPRD dalam sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/7/2020) lalu.
Terkait ini, Djalal meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, para pemangku kebijakan pemerintah daerah di Jakarta untuk bertindak tegas.
Baca Juga:Dimakzulkan DPRD Jember, Bupati Faida: Semua Sudah Clear
Termasuk meminta para dewan pimpinan pusat partai-partai politik 'turun tangan' membantu menyelesaikan kisruh di pemerintahan Kabupaten Jember.
"Saya mohon para pemangku kebijakan untuk tegas. Jangan lihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah politik saja," kata Djalal dilansir dari Berita Jatim—jaringan Suara.com—Jumat (24/7/2020).
"Lihat masyarakat. Masyarakat saat ini dapat apa? Hampir tiap tahun (persoalan) APBD tidak selesai, baik penyerapan keuangan maupun (jadwal pengesahan) selalu mundur. Audit BPK seperti itu," lanjutnya.
"Terakhir BPK mengeluarkan hasil audit sampai disclaimer (tidak memberikan penilaian). Ini kan paling tidak, ada indikasi bahwa tidak ada asap tanpa ada api."
"Ini berarti ada sesuatu yang tidak bagus. Bagaimana kacaunya pemerintahan di Jember, hubungan politik antara bupati dan DPR, dan sebagainya."
Baca Juga:Bupati Jember Faida Dimakzulkan DPRD, Mendagri Minta Tunggu Putusan MA
"Jadi pendek kata, saya mohon kepada Ibu Gubernur, Bapak Mendagri, maupun para pemangku kebijakan yang ada kaitannya dengan pemerintahan, dan tidak kalah pentingnya ketua-ketua parpol di Jakarta: jangan biarkan seperti ini," ujar Djalal.
Peristiwa Luar Biasa
Djalal menilai pemakzulan terhadap Bupati Faida oleh DPRD Jember tidak bisa dianggap sebelah mata.
"Kasihan kami di Jember. Jember ini bagian tak terpisahkan dari Jawa Timur, Jember ini bagian tidak terpisahkan dari Indonesia," ujarnya.
"Kok Panjenengan (Anda) kok masih enak-enakan di Surabaya, enak-enakan di Jakarta, terus bagaimana kami ini?"
"(Pemakzulan) ini sebuah peristiwa luar biasa di bidang pemerintahan, ketatanegaraan, politik, hukum yang tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Dan hampir lima tahun masyarakat Jember mengalami sebuah kondisi yang memprihatinkan," sambungnya.
