SuaraJatim.id - Meski dihantam pandemi virus corona, perekonomian di Jawa Timur oleh Research Profesor LIPI disebut dalam kondisi bagus. Hermawan Sulistyo, Research Profesor LIPI mengatakan, perekonomian Jawa Timur masih bagus dilihat dari hidupnya UMKM, khususnya sektor kuliner.
"Kami ingin menyampaikan hasil survei penelitian, tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara penanganan kesehatan, dan sekaligus juga penanganan sektor ekonomi. Ini sesuatu yang tidak mudah, dengan harapan Provinsi Jatim, selangkah lebih awal memikirkan ini," ujar Hermawan usai acara Awarding Kampung Tangguh Semeru, di Balai Kota Surabaya, Rabu (12/8/2020) malam.
Menurutnya, berjalannya perekonomian Jatim, sangat membantu beberapa perekonomian dari provinsi lainnya.
Bahkan, kata dia, ada sekitar belasan provinsi yang bergantung dengan Jatim.
Baca Juga:Khofifah: Pramuka Harus Lantang Ajak Warga Disiplin Protokol Kesehatan
"Karena nasib dari beberapa provinsi, tergantung dari Provinsi Jatim. Ada 18 provinsi yang logistiknya itu bersumber dari Jatim," katanya.
Selain itu, Hermawan mengingatkan agar warga Jatim tak jumawa atau bersuka ria dulu, karena sewaktu-waktu kondisi Jatim bisa berubah.
"Sementara, terkait zona oranye COVID-19 di Surabaya, survei tersebut hanya sebatas potret, yang bisa saja sewaktu-waktu berubah menjadi merah atau hijau, tergantung dari upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan," katanya lagi.
Sementara, dr Windhu Purnomo yang turut hadir sebagai pembicara di acara tersebut, mengingatkan pada Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk terus waspada, terlebih lagi survei sendiri hanya potret yang sewaktu-waktu bisa berubah kondisinya.
"Secara umum, survei potret hari ini dikeluarkan besok bisa berubah, karena sifatnya sesaat. Survei menangkap kecenderungan bukan seterusnya, ini hanya melandasi kebijakan yang lebih lama, contoh tentang pelonggaran ekonomi, kalau dilepas begitu saja cost-nya korbannya banyak," ujar Windhu.
Baca Juga:Pemkab Madiun Umumkan Tambahan Enam Kasus Baru COVID-19
Ia memberikan gambaran, agar pemerintah setempat bisa menjalankan hal tersebut, sehingga perekonomian tidak mati suri.
"Strategi yang dihasilkan membagi waktu kerja, separuh masuk pagi separuh masuk siang, kenapa tidak bisa diterapkan di pelayanan publik seperti pasar, yang biasa buka di jam malam silahkan, tapi dicatat kalau kapasitas 10 dan melebihi ya dibatasi diatur, sehingga ekonomi nggak perlu mati," imbuhnya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
