“Sebagai dokter kami tidak merekomendasi Pilkada serentak ini berdasar analisis tim mitigasi IDI. Para ahli juga mengatakan demikian,” ujarnya.
Dia mengatakan, jika pilkada serentak dilakukan maka sama saja pemerintah melakukan 'pembiaran'. Terlebih telah ada secara medis ada korelasi positif antara tingginya mobilitas penduduk dengan naiknya angka kasus positif Covid-19.
Padahal pada pilkada, masyarakat pasti dituntut untuk hadir secara fisik untuk menggunakan hak suaranya dalam kontestasi politik.
Tentunya akan ada gerakan atau mobilitas massa ke satu titik lokasi yang sama. Ia mengatakan bahwa bisa saja percepatan angka kasus positif Covid-19 akan terjadi lebih cepat dan meluas.
Baca Juga:Kunci Utama Menekan Penularan Adalah Perilaku Disiplin 3 M
"Pembiaran oleh pemerintah seperti ini, apalagi ada kebijakan Pilkada tetap lanjut meski di era pandemi, sama halnya Hunger Games. Rakyat dibuat menanggung beban terpapar pandemi ini sendiri, semacam game bertahap hidup. Kalau akhirnya semua perkiraan buruk tentang pilkada terjadi maka sama saja pemerintah melakukan hunger game pada rakyatnya sendiri."
