Pemprov DKI Kurangi Kegiatan Masyarakat Untuk Cegah Varian Omicron
"Tidak hanya membatasi orang yang masuk, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan dan tentu juga mengurangi kapasitas dan jam operasional," kata Riza.
Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Surabaya, DKPP Periksa 9 Orang
Muhammad Taufiq Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:10 WIB
Ilustrasi pilkada serentak 2020. [Suara.com/Eko Faizin]
Yang diadukan oleh KIPP terdiri dari 4 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu.
"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Bernad.
Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP.
"Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP," katanya.
Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.
Baca Juga: Wali Kota Risma Dinilai Tak Netral, Halalkan Segala Cara Menangkan Jagonya
"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang," ujar Bernad.
Kontributor : Arry Saputra
Baca Juga
14:47
WIB
Siapa Penguasa Pemarah yang Disebut Ketua Golkar Surabaya Serang Jagonya?
''Sebenarnya hatimu terbuat dari apa? Hingga hobimu hanya marah, nangis," kata Toni.
Selengkapnya
18:50
WIB
Mujiaman Janjikan Per RT Rp 150 Juta, Eri Cahyadi Enggak Perlu Janji-Janji
"Yang penting bisa meringankan kesusahan warga yang terdampak," kata Eri Cahyadi.
Selengkapnya
17:11
WIB
Sebut Pembangunan Surabaya Belum Rata, Mujiaman Janjikan Rp 150 Juta Per RT
Setiap RT akan diberikan dana sebesar Rp150 juta. Sehingga per tahunnya akan mendapatkan Rp 1,5 Triliun.
SelengkapnyaKomentar
Berita Terkait
