SuaraJatim.id - Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Kamis (29/04/2021).
Setelah itu wacana-wacana muncul terkait pembentuk tim di kepolisian untuk memburu KKB di Papua. Penetapan KKB sebagai teroris ini menuai kontroversial di kalangan masyarakat, di antaranya kritikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM).
Kemudian kritikan juga datang dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali terkait penyematan label teroris kepada KKB.
Pemprov Papua menilai hal itu akan berdampak pada banyak sisi. Mulai dari dampak ekonomi hingga hukum terhadap warga Papua secara umum. Lukas berpendapat kajian harus komprehensif dengan mempertimbangan multi efek.
Baca Juga:Polri Tuding IPW Sebar Hoaks Anggota TNI Tertembak di Papua
"Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," kata Gubernur Papua Lukas Enembe, dikutip dari timesindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Jumat (30/04/2021).
Lukas juga menegaskan, bagi masyarakat Papua pada umumnya, tak ada istilah memisahkan diri. Pasalnya, Papua adalah wilayah yang utuh bagian dari NKRI.
"Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi melabeli KKB Papua sebagai teroris gegara kebrutalan mereka. KKB juga dianggap sudah tidak manusiawi karena membakar sekolah dan membunuh warga sipil, terakhir membunuh Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.
Baca Juga:Densus 88 Antiteror Dipertimbangkan Terlibat Perburuan KKB Papua
