alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPRD: Dana Bantuan Pendidikan di SMP Pamekasan Mencurigakan

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Minggu, 20 Juni 2021 | 06:05 WIB

DPRD: Dana Bantuan Pendidikan di SMP Pamekasan Mencurigakan
Ilustrasi siswa SMP. - DPRD: Dana Bantuan Pendidikan di SMP Pamekasan Mencurigakan. [Antara/FB Anggoro]

Temuan itu diungkap Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor Rohman.

SuaraJatim.id - Dana bantuan untuk lembaga pendidikan tingkat SMP di Kabupaten Pamekasan terindikasi mencurigakan. Sebab, nilai bantuan tidak sesuai dengan jumlah siswa di lembaga tersebut.

Temuan itu diungkap Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor Rohman.

"Temuan adanya bantuan yang mencurigakan ini pada salah satu SMP di wilayah pantura Pamekasan ketika kami melakukan inspeksi mendadak (sidak) atas laporan dari masyarakat," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (19/6/2021).

Ia melanjutkan, bahwa sekolah yang dimaksud telah menerima bantuan dari pemerintah mencapai Rp726 juta dengan jumlah siswa yang belajar di lembaga tersebut tercatat 94 orang.

Baca Juga: Maling Motor Kabur Tabrak Gerobak, Tertangkap Digebuki Sampai Babak Belur di Pamekasan

Namun, sekolah lain dengan jenjang yang sama, justru nilainya lebih sedikit dengan jumlah siswa yang jauh lebih banyak.

Seharusnya, lanjut dia, nominal bantuan disesuaikan dengan jumlah siswa yang belajar di lembaga pendidikan. Bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk lembaga pendidikan sejauh ini mengacu pada jumlah siswa aktif yang belajar di sekolah tersebut.

Atas temuan itu, legislatif bakal melakukan penelitian lanjutan dengan meminta klarifikasi kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Pamekasan.

"Ini kami lakukan agar permasalahnnya jelas dan tidak menimbulkan kecemburuan pada sekolah lain yang juga menerima bantuan tetapi nominalnya lebih kecil," katanya.

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta dinas terkait bisa lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran bantuan sesuai dengan proporsi atau jumlah siswa yang belajar aktif di sekolah itu.

Baca Juga: Ada Tujuh Kasus Baru Covid-19 di Kabupaten Pamekasan, Begini Rinciannya

"Jadi, lebih baik selektif sehingga lembaga yang dianggap besar tidak kecewa terhadap program yang diberikan pemerintah kepada para pengelola lembaga pendidikan lainnya," sambungnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait