SuaraJatim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus didorong segera menertibkan para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Bahkan, mirisnya lagi, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menggunakan rusunawa yang dinaungi Pemkot Surabaya. Padahal sekitar 11.000 orang sudah mengantre guna mendapatkan rusunawa.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH. Thony menjelaskan, setidaknya para ASN Pemkot Surabaya setidaknya tau diri, karena rusunawa yang ada di Kota Pahlawan, dipergunakan bagi para MBR.
"Semestinya para ASN ini tau diri, kalau mereka merasa ada kemampuan (segera) keluar dari rusun, mencari tempat yang lebih layak, lebih punya masa depan," ujarnya kepada suara.com, Selasa (08/02/2022).
"Kalau rusun kan sifatnya sewa, harapan kami kan mereka bisa membeli, sehingga jadi milik sendiri," katanya menambahkan.
Selain ASN, AH Thony sendiri juga melihat, banyaknya warga umum yang sudah mampu, bahkan memiliki kendaraan roda 4 dalam beraktivitas sehari-hari, namun tetap meninggali rusunawa.
"Ini tidak saja berlaku pada ASN, tetapi juga pada kelompok masyarakat yang sudah memiliki perekonomian yang baik. Banyak mereka yang sekarang ini bermobil, punya usaha yang baik, tapi mereka lebih banyak tinggal di rusun, maka di situ dianggap murah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain," terangnya.
Dalam hal ini, Thony mendorong Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera menertibkan para penghuni rusunawa, yang sebenarnya diperuntukan bagi MBR.
"Untuk ini pun juga begitu, kita harapkan juga dinaikan kelasnya, Pak Wali Kota akhirnya bisa mampu mengidentifikasi mereka," katanya menambahkan.
Baca Juga:Cegah Penyebaran Covid-19 terutama Varian Omicron, Semua Taman di Kota Surabaya Bakal Ditutup
Misalnya, Thony melanjutkan, pemkot bisa saja bertemu atau greating dengan para pengusaha properti, kemudian mendata orang-orang yang mampu tersebut.
"Sampaikan pada pengusaha-pengusaha properti, dan dorong membuat rumah-rumah murah, atau ditawarkan, karena belum ada konsersium semacam rusunami atau semacam apartemen murah," ujar Thony.
Dengan begitu, Ia melanjutkan, mereka akan naik kelas memiliki apartemen milik sendiri, dan MBR yang jumlahnya 11.000 yang sudah antre bisa juga dimasukan. Dengan begitu siklus kesulitan ekonomi tentang hunian di Surabaya teratasi.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung mengerahkan pasukannya memantau persoalan tersebut.
"Ternyata hasil pengecekannya ada ASN-nya yang menghuni rusun, ya harus dikeluarkanlah. Wong ASN itu bukan MBR kok masuk ke situ. Saya sebenarnya yang memerintahkan pengecekan itu,” kata Wali Kota Eri, Selasa (8/2/2022).
Pengecekan itu dilakukan sejak Januari 2022 di 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya, mulai dari Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo.
