Mereka juga mengevaluasi tantangan dan peluang pada tahun politik 2024. "Termasuk menghitung prestasi apa yang sudah diperbuat keluarga besar NU dalam ruang-ruang kebijakan dan keputusan publik," kata Muhaimin.
Hasilnya, selama masa reformasi, NU berperan besar dalam bidang pendidikan, terutama dalam kewajiban alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan, kader NU harus menjadi presiden agar bisa melanjutkan perjuangan untuk umat.
"Kalau tidak jadi presiden, tidak akan bisa mem-finishing ini menjadi fakta kekuatan anggaran dan seluruh kebutuhan pendidikan bangsa dan nasional khususnya pesantren. Kecuali presidennya dari NU," kata Muhaimin menegaskan.
Baca Juga:Menuju 2024, Muhaimin Iskandar: Kalau Nggak Ada Geliat Kenaikan, Ya Saya Malu Sama Pak Jokowi
