SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa layak maju calon presiden pada 2024. Terlebih ada enam indikator kelayakan tersebut berdasar hasil riset Lembaga Lingkar Studi Demokrasi Indonesia (LiDI).
"Beliau layaknya capres, bukan calon wakil presiden," ujar Direktur Eksekutif LiDI Ainul Mutaqin memaparkan hasil kajian dan diskusi yang digelar lembaganya di Surabaya, seperti diberitakan Antara, Kamis (24/2/2022).
Dijelaskannya, ada enam indikator penting sosok Khofifah layak maju sebagai capres.
"Ada enam alasan yang menjadi faktor utama seorang tokoh layak maju Pilpres. Tanpa enam indikator ini, tokoh tersebut akan sulit mewujudkan visi Indonesia menuju 2045," ucapnya.
Indikatornya, kata dia, yakni tidak terkait kasus korupsi, tidak terlibat konflik sumber daya alam, tidak terkait politisasi isu agama, bukan bagian dari oligarki politik atau kartel, bukan bagian dari dinasti politik, dan tidak berisik di media, tapi lupa prestasi.
Ainul menyampaikan Khofifah yang saat ini juga menjabat salah seorang Ketua PBNU itu mencerminkan seluruh indikator yang menjadi syarat penting seorang tokoh layak memimpin Indonesia.
Berdasarkan enam indikator tersebut, lanjut dia, LiDI akan merumuskan riset lanjutan sebagai penguat dari hipotesa awal ini.
"Mengapa Khofifah? karena kami menilai tokoh-tokoh lain bahkan yang sementara ini hasil survei-nya unggul tidak memenuhi enam indikator penting ini," kata dia.
Sementara itu, Divisi Sosialisasi LiDI Satria Unggul Wicaksana menambahkan Khofifah diuntungkan dengan tren yang menilai kepala daerah lebih diminati dalam Pilpres.
"Ada tiga latar belakang calon presiden yang masuk dalam klasifikasi kami, yakni kepala daerah, menteri dan ketua partai politik. Di antara tiga latar belakang itu, kepala daerah sedang menjadi tren sekarang," tuturnya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya itu membeberkan beberapa alasannya, seperti Jokowi effect, yang membuktikan bahwa sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu memenangi kontestasi Pilpres RI pada 2014 dan 2019.
"Jokowi dinilai menjadi prototype kepemimpinan nasional, lengkap beserta pendukung fanatiknya. Kedua, kepala daerah memiliki kapabilitas menangani persoalan, karena kepala daerah selalu dihadapkan pada persoalan riil yang membutuhkan kebijakan yang bersifat dinamis serta strategis," ujarnya.
Di sisi lain, kajian dan diskusi yang digelar adalah bagian dari memberi masukan kepada Khofifah dari berbagai perspektif.
Beberapa pakar lintas kampus yang hadir di antaranya Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Malang Prof. Mas'ud Said, Pakar Politik Universitas Negeri Surabaya Dr. Agus Mahfud Fauzi, Pakar Politik Universitas Airlangga Dr. Aribowo, serta Pakar Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Ahmad Sholikin.
