facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Update Kasus Wabah PMK di Mojokerto, Total Ternak Suspect Capai 1.349, Sembuh 679

Muhammad Taufiq Selasa, 24 Mei 2022 | 14:55 WIB

Update Kasus Wabah PMK di Mojokerto, Total Ternak Suspect Capai 1.349, Sembuh 679
Ilustrasi ternak sapi (Antara/Aloysius Jarot Nugroho).

Update kasus wabah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur saat ini mencapai 1.349 ternak.

SuaraJatim.id - Update kasus wabah penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur saat ini mencapai 1.349 ternak.

Jumlah itu terdiri adri 1.341 sapi dan delapan ekor kambing. Data ini disampaikan Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto per 23 Mei 2022.

Kemudian untuk ternak yang sembuh jumlahnya mencapai 133 ekor. Dengan demikian, total jumlah hewan ternak yang sembuh menjadi 679, yang terdiri dari 677 sapi dan 2 ekor kambing.

Hal ini seperti disampaikan Kepala Disperta Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah.

Baca Juga: Resmikan 3 Proyek Infrastruktur di Mojokerto, Ini Harapan Bupati Ikfina

“Untuk jumlah yang sembuh 679 ekor, mati 30 ekor, dijual 15 ekor, dan yang dipotong paksa ada 12 ekor,” katanya seperti dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Senin (24/5/2022).

Masih kata Nurul, pihaknya telah mengerahkan seluruh tim Disperta Kabupaten Mojokerto untuk melakukan penanganan wabah PMK ini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Forkopimda Kabupaten Mojokerto juga telah melakukan salah satu langkah antisipasi.

“Tim kami sudah disebar di seluruh desa di Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pengobatan dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap hewan-hewan yang masih sehat agar tidak tertular PMK," ujarnya.

"Selain enam pasar hewan ditutup sementara, pembatasan mobilitas hewan ternak,” katanya menambahkan.

Baca Juga: Kasus Wabah PMK di Sumbar Kian Bertambah, Kambing Juga Terjangkit

Yakni dengan cara melakukan razia bersama Polres Mojokerto di perbatasan wilayah Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya lalu-lintas perdagangan hewan ternak lintas wilayah.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait