SuaraJatim.id - Hubungan diplomatik Belarusia dengan Inggris retak. Otoritas Belarusia memerintahkan duta besarnya di Inggris.
Belarusia telah memerintahkan dubesnya di Inggris untuk kembali ke negaranya sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya tindakan "bermusuhan dan tidak bersahabat" oleh London.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian luar negeri Belarusia mengatakan Inggris telah mengadopsi kebijakan yang "secara sistematis ditujukan untuk menyebabkan kerusakan maksimum pada warga negara dan badan hukum Belarusia," mengutip sanksi terhadap perusahaannya, larangan maskapai nasional Belavia dan pembatasan media pemerintah Belarusia.
"Sebuah keputusan dibuat untuk menurunkan tingkat perwakilan diplomatik negara kami di London," kata kementerian luar negeri Belarusia dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Kyiv Post.
Baca Juga:Rusia akan Kirim Rudal Berkemampuan Nuklir Iskander-M untuk Belarusia
Itu membuat langkah itu "sehubungan dengan sejumlah langkah yang bermusuhan, tidak bersahabat, oleh Inggris Raya," tambahnya.
Minsk mengatakan memanggil duta besar bukan berarti pihaknya menutup saluran komunikasi dengan London.
"Kami tidak memulai tindakan apa pun terhadap negara kami dan, seperti sebelumnya, adalah untuk saling menghormati dan dialog konstruktif," katanya.
Dilansir Reuters, hubungan antara Belarusia dan Barat telah merosot sejak pemimpin negara itu, Alexander Lukashenko menindak keras oposisi setelah pemilihan presiden 2020 yang disengketakan.
Belarusia juga mengizinkan Rusia menggunakan wilayahnya untuk meluncurkan cabang utama invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina.
Lukashenko dan Minsk menjadi semakin terisolasi oleh Barat dan bergerak lebih dekat ke Kremlin untuk mendapatkan dukungan keuangan, militer, dan diplomatik yang penting.
Baca Juga:Taiwan Blokir Ekspor Chip ke Rusia dan Belarusia
Kementerian luar negeri Belarusia juga menyerang apa yang disebutnya sebagai "teater politik" dari politik domestik Inggris dan meminta para politisi untuk "bekerja bukan untuk penilaian pribadi mereka, tetapi untuk kepentingan rakyat Inggris."
- 1
- 2