SuaraJatim.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM. Tak hanya membakar ban, ratusan mahasiswa ini juga memblokir jalan nasional.
Pantauan di lokasi, aksi demonstrasi ini dimulai sekira pukul 10.30 WIB. Ratusan mahasiswa berbagai elemen dari HMI, GMNI, PMII, BEM, IMM melakukan long march dari terminal Kertajaya Mojokerto.
Saat melintas di Simpang Empat Kenanten, ratusan mahasiswa ini berhenti dan memblokir jalan. Salah seorang mahasiswa yang memegang megaphone kemudian melakukan orasi, sementara yang lain menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Akibatnya jalur nasional trans jawa itu pun sempat tersendat. Lantaran para mahasiswa memblokir seluruh akses jalan. Usai melakukan orasi, para mahasiswa ini kemudian melanjutkan aksi dengan mendatangi gedung DPRD dan Pemkot Mojokerto.
Baca Juga:Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Mojokerto Terbakar
Selama hampir 30 menit para mahasiswa bergantian melakukan orasi. Para demonstran juga meminta agar para wakil rakyat keluar menemui mereka. Akan tetapi, permintaan itu belum dituruti, hingga akhirnya para mahasiswa membakar ban meski dalam penjagaan ketat pihak kepolisian.
Pasca itulah Pimpin DPRD Kota Mojokerto menemui mereka. Yakni Ketua DPRD Sunarto, serta dua wakil pimpinan yakni Junaidi Malik dan Sony Basuki Rahardjo. Sementara dari Pemkot Mojokerto diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Gaguk Try Prasetyo.
Salah satu koordinator aksi Ahmad Rofi'i mengatakan, ada 3 tuntutan yang diajukan para mahasiswa ini. Diantaranya, mendesak pemerintah mencabut kebijakan menaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 10.000.
"Tuntutan kita ada 3, pertama pencabutan kenaikan BBM bersubsidi, pengawasan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan pembuatan Perwali untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kota Mojokerto," ujar Rofi'i Rabu (7/9/2022).
Menurutnya kenaikan harga BBM subsidi ini akan menberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Lantaran bukan tindak mungkin harga kebutuhan pokok juga akan melejit dengan tingginya harga BBM.
Baca Juga:Perlintasan Kereta Api Tanpa Palang Pintu di Mojokerto Makan Korban, Ibu Tewas Anak Luka Parah
"Kami juga mendesak agar pemerintah menaikan UMR (Upah Minimun Regional). Karena dengan kenaikan BBM hampir 30% otomatis pendapatan masyarakat juga harus naik, untuk menutupi kenaikan harga bahan pokok yang juga pasti naik," ungkapnya.
Sementara itu, kericuhan kembali terjadi saat aksi unjuk rasa tengah berjalan. Setelah para mahasiswa ini beradu argumen dengan para pimpinan dewan. Pasca para pimpinan dewan dan perwakilan Pemkot Mojokerto meneken nota kesepakatan menolak kenaikan harga BBM subsidi.
Satu orang mahasiswa yang juga koordinator aksi dari HMI Mojokerto mengaku terkena pukul oleh petugas yang menjaga jalannya aksi unjuk rasa. Hingga keributan pun tak terhindarkan, para mahasiswa ini nyaris adu pukul dengan petugas.
"Saat saya mau mundur, saya terkena kepalan tangan di sebelah sini (mata kiri) kemudian saya ditarik sama teman-teman untuk mundur," ujar Elang Teja Kusuma.
Menurut Elang, pemukulan terhadap dirinya itu sengaja dilakukan. Sebab, gesekan yang terjadi secara spontanitas dan terjadi secara langsung ketika massa aksi melakukan debat dengan para pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
"Tadi saya sudah menegaskan kepada Kapolresta untuk memberikan sanksi secara tegas kepada anggotanya, selama 2X24 jam anggotanya harus ditindak," ucam
Elang menyatakan, kericuhan dalam aksi demonstrasi ini tidak akan terjadi jika Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersedia datang menemui demonstran. Bukan justru mewakilkan kepada Sekda Gaguk Try Prasetyo untuk menemui massa aksi.
"Kami sangat kecewa karena mahasiswa yang merupakan elemen masyarakat tidak ditemui malah enak-enakan keluar," ungkap Elang.
Elang juga mendesak agar pimpinan DPRD dan Pemkot Mojokerto segera merealisasi kesepakatan yang sudah ditanda tangani bersama. Dalam waktu dekat, para mahasiswa ini juga akan kembali menagih kinerja para wakil rakyat dan Pemkot Mojokerto.
Menanggapi adanya insiden dalam aksi unjuk rasa mahasiswa itu, Kapolresta Mojokerto AKBP Wiwid Adisatria memastikan akan menindak jika ada anggotanya melakukan pelanggaran saat aksi demonstrasi ini.
"Saya pastikan kalau ada anggota saya melakukan pelanggaran pada saat pengamanan unjuk rasa ini akan saya tindak," kata Kapolresta di depan para peserta aksi.
Usai mendapatkan penjelasan dari Kapolresta, ratusan mahasiswa peserta aksi ini kemudian meninggalkan kantor DPRD Kota Mojokerto. Mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa serupa ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto dan hingga saat ini, aksi demonstrasi masih berlangsung.
Sementara itu, Junaidi Malik yang menjadi perwakilan DPRD Kota Mojokerto mengaku akan menyalurkan aspirasi para mahasiswa tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendukung tuntutan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM Subsidi.
"Tuntutan kami akan teruskan, kami sepakat menolak (kenaikan harga BBM subsidi," kata Junaidi.
Sedangkan terkait tuntutan regulasi penanganan inflasi di daerah, Junaidi menyatakan jika aturan tersebut akan ditindaklanjuti. Menurutnya, DPRD dan Pemkot Mojokerto akan menterjemahkan PMK Nomor 134 dalam P-APBD Kota Mojokerto tahun 2022.
"Kami akan sampaikan secara tertulis pointer-pointer hasil dari paripurna kami dengan Pemkot terkait dengan pengendalian inflasi. Kami berkomitmen pekan depan akan kami sampaikan ke teman-teman," tukas Junaidi.
Kontributor : Zen Arivin
