SuaraJatim.id - Fikih secara bahasa identik dengan al-fahm yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan terminologi fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperenci.
Ilmu Fikih biasanya juga digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan di tengah masyarakat tertentu berkaitan dengan hukum Islam. Saat ini, Fikih digunakan untuk meninjau Piagam PBB oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam agenda Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1.
Menurut Wakil Presiden RI KH Maruf Amin, di tengah peringatan hari lahir (harlah) NU yang ke-100 (1 Abad NU), para ulama Aswaja kembali melakukan kajian fiqih untuk merespons dinamika masyarakat dan perkembangan zaman.
"Ilmu fiqih harus dapat menyesuaikan dan berkarakteristik dinamis menerima perkembangan zaman," kata Maruf Amin, dalam pembukaan acara di Hotel Sangrila Surabaya, Senin (6/2/2023).
Baca Juga:Konflik Agama, Islamophobia dan Perang Mendorong NU Kaji Lagi Piagam PBB dari Perspektif Fiqih
Menurutnya, keniscayaan akan fatwa baru sangatlah penting, lantaran sumber hukum utama, Alquran dan Hadits bersifat umum, sementara permasalahan baru dan terbarukan datang silih berganti.
"Orang yang berpikir bahwa hukum tidak bisa berubah maka bisa dipastikan orang itu tidak memahami Islam itu sendiri," katanya menambahkan.
Dalam hal ini, lanjut Maruf Amin, NU sebetulnya sudah lama mengadopsi fleksibilitas dan pemikiran Islam. Itu dilakukan pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Lampung pada 1992 silam.
"NU telah memiliki metodologi induksi untuk menghadapi isu-isu kontemporer baik wacana maupun metodologi, sehingga NU dalam menyaksikan realitas tidak semena-mena mengutip melainkan melalui ijtima ulama melalui ushul fiqh," ucapnya.
Tak hanya itu, pertemuan ini juga mendefinisikan karakteristik NU yang moderat dan berbasis metodologi. Oleh karena itu, NU bisa mengemukakan metodologi global dan terkini.
Baca Juga:Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Dibuka dengan Pameran Dokumentasi Pergerakan Mbah Wahab
"Karena kami sadar bahwa membangun peradaban itu penting. Manusia bertugas untuk mengelola peradaban dunia dan bertanggung jawab memakmurkan bumi," ungkapnya.
Secara khusus, Kiai Ma'ruf dipercaya untuk membuka pagelaran akbar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I, yang secara simbolis ditandai dengan pemukulan bedug.
Pembukaan itu didampingi langsung Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bishri, Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Wakil Grand Syeikh Al Azhar.
"Bismillah. Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I resmi saya buka," buka Kiai Ma'ruf.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
