SuaraJatim.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim memberikan beberapa catatan penting untuk pemerintah provinsi. Salah satunya mengenai ketimpangan di bidang pembangunan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah dan efektivitas anggaran.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Guntur Wahono dalam sidang Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 pada Rabu (9/4/2025) menyampaikan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan pemerintah provinsi.
Pertama mengenai persentase penduduk miskin. Kendari terjadi penurunan, namun kantong - kantong kemiskinan struktural masih banyak ditemukan.
“Perlu pendekatan yang lebih terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan kelembagaan sosial di akar rumput,” katanya.
Baca Juga:LKPJ Gubernur Jatim 2024: Fraksi DPRD Apresiasi dengan Sejumlah Catatan
Guntur menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai sekarang memang belum sepenuhnya inklusif dan merata. Beberapa daerah masih tertinggal. Sebab itu, diperlukan penanganan sesuai dengan potensi per wilayah untuk memaksimalkannya.
“Diperlukan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan sektor UMKM, dan peningkatan investasi yang menyentuh wilayah pedesaan dan pinggiran,” ungkapnya.
Dia juga mengusulkan perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan sinergi antar kabupaten/kota untuk mengurangi ketimpangan spasial. Hal ini sebagaimana tercermin dalam indeks theil yang masih tinggi.
Fraksi PDIP DPRD Jatim berharap infrastruktur digarap secara serius, salah satunya mengenai jalan.
Pihaknya melihat anggaran Rp 4,2 triliun hanya mencapai pembangunan jalan sebesar 96,4 persen. Namun sayang, penyelesaian pembangunan jalan tersebut belum disertai mengenai data kondisi riil jalan mantap.
Baca Juga:Komisi E DPRD Jatim Nilai Penerapan KRIS di Rumah Sakit Belum Saatnya
“Sulit mengukur dampaknya terhadap konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Guntur.
