Terakhir, Guntur mengungkapkan mengenai anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 1,35 triliun, namun hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,17 poin persen.
Sementara itu, angka ketimpangan kesejahteraan masih lebar (Indeks Theil 0,222).
“Dengan demikian, tanpa pembenahan struktural dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, risiko pemborosan fiskal, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik akan sulit dihindari,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna, fraksi di DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terkait LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga:LKPJ Gubernur Jatim 2024: Fraksi DPRD Apresiasi dengan Sejumlah Catatan
"Terkait LKPJ kepala daerah, Gubernur Jawa Timur, yang hari ini pandangan umum Fraksi secara umum itu mengapresiasi terhadap kinerja satu tahun sebelum LKPJ diberikan," kata Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak.
Pada pandangan umum fraksi di DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov Jawa Timur di bawah Pj Gubernur Adhy Karyono. Meski, tidak dipungkiri Musyafak, ada beberapa catatan.
"Tentu masih ada hal-hal yang dikritisi, tapi menurut kami secara umum, mereka memberikan apresiasi yang luar biasa dari sembilan Fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya," ungkapnya.
