FPDIP DPRD Jatim juga menyoroti masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Guntur menekankan pentingnya pendidikan vokasi, link and match dengan industri, dan inkubasi wirausaha muda untuk menekan pengangguran usia produktif.
Kemudian pemerataan distribusi tenaga kesehatan yang bisa menjangkau hingga ke pelosok daerah.
Fraksi PDIP menyoroti anggaran pendidikan sebesar Rp 3,4 triliun, tetapi belum mampu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA. Sejauh ini APM baru mencapai 65,37 persen.
“Ini menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah,” ungkapnya.
Baca Juga:LKPJ Gubernur Jatim 2024: Fraksi DPRD Apresiasi dengan Sejumlah Catatan
Guntur lalu menyampaikan mengenai pentingnya program pelatihan tenaga kerja dengan anggaran Rp 98,75 miliar. "Ini juga kami pertanyakan karena tidak menyertakan data penyerapan kerja pasca - pelatihan," lanjutnya.
Terakhir, Guntur mengungkapkan mengenai anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 1,35 triliun, namun hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,17 poin persen.
Sementara itu, angka ketimpangan kesejahteraan masih lebar (Indeks Theil 0,222).
“Dengan demikian, tanpa pembenahan struktural dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, risiko pemborosan fiskal, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik akan sulit dihindari,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna, fraksi di DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terkait LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga:Komisi E DPRD Jatim Nilai Penerapan KRIS di Rumah Sakit Belum Saatnya
"Terkait LKPJ kepala daerah, Gubernur Jawa Timur, yang hari ini pandangan umum Fraksi secara umum itu mengapresiasi terhadap kinerja satu tahun sebelum LKPJ diberikan," kata Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak.
