SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi dan akses keuangan di pedesaan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal. Salah satunya yaitu melalui pengembangan program Desa Devisa dan penguatan Koperasi Merah Putih yang bersinergi dengan OJK
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menerima peserta Institutional Visit Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9/2025).
“Menguatkan desa devisa sekaligus memperluas inklusi keuangan berarti memberi masyarakat akses pembiayaan yang aman. Bukan hanya soal ekspor produk kopi, kakao, atau rumput laut, tapi juga soal melindungi warga desa dari pinjol ilegal,” tegas Khofifah.
Khofifah menjelaskan, dalam konteks penguatan ekonomi desa, saat ini Jatim memiliki 293 Desa Devisa dengan komoditi prioritas Kopi, Kakao, Hasil Laut, Furniture, Teh, Makanan dan Minuman, Fashion, serta Rempah-rempah.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Terima Penghargaan: Bukti Kerja Bersama Wujudkan Jatim Jadi Magnet Investor
“Program desa devisa ini tidak hanya meningkatkan ekspor berbasis potensi lokal, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakat desa melalui produk berdaya saing global,” jelasnya.
Beberapa desa bahkan telah menjadi pionir sejak awal, seperti pengrajin tenun di Wedani Gresik, Bandar Kidul Kediri, dan Larangan Lamongan. Produk tenun generasi ketiga dan keempat dari desa-desa ini kini mulai dikenal sebagai bagian dari identitas ekonomi kreatif Jatim.
Selain itu, Khofifah juga mendorong desa devisa rumput laut di Sidoarjo. Inisiatif ini bahkan menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan industri kosmetik global.
"Kalau desa diberi akses keuangan yang inklusif dan sehat, maka desa devisa bisa tumbuh menjadi motor ekspor baru," katanya.
"Dan saya selalu cek ke desa-desa, UMKM-UMKM-nya punya produk unggulan gak. Kalau ada kita dorong untuk ekspor dan setelah ekpor mereka baru mereka sadar, ternyata ekspor itu mudah," tambahnya.
Baca Juga:UMKM Mojokerto Produksi Sepatu Olahraga Berkualitas, Ditawari Gubernur Khofifah Ikut Misi Dagang
Lebih lanjut, transformasi menuju Green Economy juga ditunjukkan lewat inovasi desa devisa batik ramah lingkungan di berbagai daerah. Para pengrajin di desa ini telah beralih dari pewarna buatan ke pewarna alami.
"Konversi ke energi ramah lingkungan itu terus kita dorong. Bahkan PLTS kita adalah yang terbesar di Indonesia. Ini bagian dari ikhtiar kita dalam mewujudkan nett zero emission 2060," katanya.
Dengan adanya dukungan UMKM melalui desa devisa, Jatim menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi nasional dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp3.168,3 triliun pada 2024 dan Rp849,3 triliun pada Triwulan II-2025.
Struktur ekonomi didominasi industri sebesar 31,10 persen, perdagangan 18,20 persen, dan pertanian 11,50 persen. Kontribusinya terhadap perekonomian Jawa mencapai 25,36 persen dan terhadap nasional 14,44 persen.
"UMKM memberi kontribusi signifikan, yakni 60,08 persen terhadap PDRB 2024. Ini menegaskan UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur,” terangnya.
Selain Desa Devisa, Khofifah menyoroti keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyalurkan pangan, pupuk, LPG, hingga gula langsung dari produsen ke masyarakat. Menurutnya, keberadaan koperasi ini mampu memangkas rantai distribusi agar harga lebih adil.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya wadah ekonomi, tapi juga strategi pemutusan rantai distribusi yang panjang. Dengan dukungan OJK, koperasi desa bisa mendapat akses pembiayaan sehat dan beroperasi lebih cepat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya peran OJK dalam mendampingi koperasi desa agar mendapat akses permodalan yang sehat. Pendampingan regulasi dan klasifikasi pembiayaan dinilai krusial agar koperasi mampu menjalankan fungsi distribusi secara optimal.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menekankan perlunya edukasi literasi keuangan secara masif. Ia menyoroti maraknya praktik pinjol ilegal yang kerap menjerat warga desa karena minim informasi.
“Pinjol ilegal adalah PR besar kita. Maka literasi keuangan harus digencarkan sampai desa, sekolah, dan pesantren agar masyarakat tahu cara membedakan lembaga legal dan ilegal,” katanya.
Khofifah optimistis, strategi terpadu melalui Desa Devisa, Koperasi Merah Putih, serta literasi keuangan dapat menjadi fondasi kokoh bagi perekonomian desa sekaligus menopang target Indonesia Emas 2045.
"Kalau desa kuat, koperasi sehat, dan masyarakat terlindungi, maka ekonomi desa akan menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.***
