- Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional dua unit SPPG di Kabupaten Sampang karena belum memenuhi standar kelayakan.
- Penyebab penghentian meliputi belum adanya Sertifikat Laik Higiene, masalah pengelolaan limbah, serta kondisi asrama pekerja yang tidak layak.
- Keputusan tersebut bertujuan memastikan keamanan pangan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
SuaraJatim.id - Ambisi besar Pemerintah Indonesia untuk mencetak generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) rupanya tidak dijalankan dengan setengah hati.
Di Kabupaten Sampang, Badan Gizi Nasional (BGN) membuktikan bahwa kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Sokobanah Daya 4 dan SPPG Polagan 1, terpaksa harus menghentikan kepulan asap dapurnya.
Langkah tegas ini diambil setelah tim pengawas menemukan bahwa kedua unit tersebut belum mengantongi standar kelayakan yang ditetapkan institusi.
Baca Juga:Waka BGN Suspend Dua SPPG Milik Orang yang Mengaku Cucu Menteri dan Menekan Kepala SPPG
Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Sampang, Sudarmanto, mengungkapkan bahwa penghentian ini merupakan bentuk perlindungan bagi para penerima manfaat.
Kedua SPPG tersebut diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta belum melakukan uji Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Tak hanya soal dapur, urusan kesejahteraan pekerja pun ikut disorot. Asrama karyawan yang tidak layak menjadi poin tambahan yang membuat BGN memberikan "lampu merah" operasional.
"Penghentian operasional ini bersifat sementara. BGN akan memberikan lampu hijau kembali apabila mereka telah memenuhi seluruh ketentuan yang ada," ujar Sudarmanto saat ditemui di Sampang, Kamis (2/4/2026).
Hingga 2 April 2026, Kabupaten Sampang tercatat memiliki 145 unit SPPG yang tersebar di berbagai titik. Mengelola ratusan dapur tentu bukan perkara mudah.
Baca Juga:Program MBG Genjot Produksi Keripik Tempe di Kampung Tempe Ngawi, Pelaku Usaha Senang!
Ketegasan BGN ini pun bukan yang pertama kali terjadi. Pada Januari lalu, tujuh SPPG lainnya sempat merasakan dinginnya sanksi serupa sebelum akhirnya diperbolehkan beroperasi kembali setelah berbenah total.
Langkah "bersih-bersih" ini dipandang sebagai fase pendewasaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sudarmanto mengakui bahwa perjalanan menuju sistem yang sempurna memang penuh tantangan.
"Di awal-awal pelaksanaan, memang banyak ditemukan masalah. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengawasan ketat dari Satgas, kini semuanya mulai membaik. Komitmen pelaksana di lapangan menjadi kunci," tambahnya. (ANTARA)
