- Danar Ananta Anullah, Kepala SPPG di Situbondo, tidak menerima gaji selama empat bulan akibat kendala kelengkapan dokumen administrasi.
- Masalah administratif serupa dialami ratusan kepala SPPG di seluruh Indonesia selama proses peralihan status menjadi pegawai PPPK.
- Perbaikan berkas telah dilakukan dan kini menunggu penerbitan Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara untuk penyelesaiannya.
SuaraJatim.id - Danar Ananta Anullah, Kepala SPPG Mimbaan 002 di Kecamatan Panji, Situbondo, tidak menerima gaji selama empat bulan terakhir.
Sejak Februari hingga Mei 2026, tak sepeser pun gaji mampir ke rekeningnya. Untuk menyambung hidup dan memastikan dapur di rumahnya tetap mengepul, Danar terpaksa bersandar pada tabungan sang istri.
"Selama empat bulan ini, untuk kebutuhan sehari-hari, saya menggunakan uang tabungan istri," ungkap Danar, Selasa (21/5/2026).
Masalah yang melilit Danar bukanlah soal ketiadaan anggaran di pusat, melainkan persoalan kelengkapan berkas.
Baca Juga:Bikin Panik! Pria Tiba-tiba Terjun ke Semak Sungai di Situbondo Saat Dibonceng Ayah
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Situbondo, M. Haikal Rizky, menjelaskan bahwa kemacetan gaji ini berakar pada proses peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Haikal, Danar dianggap tidak melengkapi dokumen yang diperlukan saat tes PPPK.
"Ini kesalahan administrasi perorangan. Yang bersangkutan tidak melengkapi berkas dan sebenarnya sudah sering kali diingatkan," tegas Haikal.
Namun, Danar tidak sendirian dalam masalah ini. Kasus yang dialaminya rupanya hanyalah puncak gunung es dari karut-marut administrasi di tingkat nasional.
Tercatat ada sekitar seratusan Kepala SPPG di seluruh Nusantara yang mengalami nasib serupa, bekerja dalam ketidakpastian tanpa upah yang jelas.
Rasa frustrasi akhirnya memuncak. Merasa hak-haknya terabaikan meski tetap melakukan kewajiban, Danar memutuskan untuk tidak masuk kantor selama hampir sebulan terakhir.
Baca Juga:Kas Daerah Situbondo Rp50 Miliar Mendadak Dialihkan ke BTN, DPRD Mulai Cium Aroma Misteri
"Sudah hampir sebulan saya tidak masuk kerja karena tidak digaji, tapi saya tetap melakukan absen," tuturnya.
Langkah ini menjadi bentuk protes diam atas situasi yang membingungkan baginya. Di satu sisi, ia diminta profesional, di sisi lain, kebutuhan dasarnya terabaikan.
Kabar baiknya, titik terang mulai tampak. Berkas-berkas yang sempat "nyangkut" dikabarkan telah diperbaiki dan dikomunikasikan dengan bagian SDM Badan Gizi Nasional pusat.
Kini, nasib Danar dan ratusan sejawatnya berada di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Haikal berharap proses ini segera tuntas agar ekosistem pelayanan gizi kembali sehat.
"Sudah kami sampaikan agar ada komunikasi intensif dengan tim administrasi di pusat, karena semua Kepala SPPG ini digaji langsung oleh BGN Pusat," tambah Haikal. (ANTARA)
