- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyelidiki dugaan aliran korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya ke DPRD Kota Surabaya.
- Penyelidikan mencakup temuan honorarium fiktif senilai Rp740,7 juta dalam pembukuan KBS periode Januari 2025 hingga Juni 2026.
- Kasus ini berkembang setelah audit BPKP menemukan kerugian mencapai Rp3,27 miliar dan menetapkan empat tersangka.
SuaraJatim.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mulai melebar ke ranah legislatif.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kini membidik dugaan aliran dana yang berkaitan dengan sejumlah pihak di lingkungan DPRD Kota Surabaya.
Langkah tersebut dipicu temuan pencatatan pengeluaran dalam pembukuan KBS senilai Rp740,7 juta yang dilabeli sebagai honor narasumber atas nama Pansus, Pimpinan, dan Komisi B DPRD Surabaya sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, tidak menampik adanya temuan data tersebut.
Baca Juga:Dipukul Anggota DPRD Pamekasan, Anggota Satpol PP Beri Pesan Menohok: Kami Petugas, Bukan Patung
Meski dalam catatan awal pos itu diklaim sebagai pengeluaran internal, penyidik memastikan akan mendalami apakah dana benar-benar mengalir ke kantong legislator.
“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” tegas Punia, Sabtu (21/11/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.
Berdasarkan dokumen pembukuan yang dikutip dari pemberitaan beritajatim.com. anggaran honorarium berlabel DPRD Surabaya tersebut terbagi dalam dua rekapitulasi pengeluaran:
- Periode Januari–Desember 2025: Tercatat 33 transaksi dengan total nilai Rp545,5 juta.
- Periode Januari–Juni 2026: Tercatat 24 transaksi dengan total nilai Rp195,2 juta.
Mayoritas kegiatan yang tertera dalam daftar itu mengatasnamakan agenda terkait KBS, mulai dari pembahasan Laporan Keuangan, Rencana Bisnis, Pansus LKPJ Wali Kota, hingga promosi Kebun Binatang Surabaya.
Tak hanya itu, dokumen penyidikan lain juga merinci pembagian dana berdasarkan nama penerima senilai total Rp58,3 juta.
Baca Juga:Skandal Uang Pengamanan Kasus KBS: Kuras Kas Rp3,27 Miliar, Direksi hingga Pengacara Dibui
Rincian tersebut memuat 34 entri pembayaran kepada 19 orang, dengan empat penerima nominal terbesar masing-masing tercatat sebesar Rp5,7 juta, Rp5,4 juta, serta dua orang lainnya masing-masing Rp5,2 juta.
Pos honorarium itu diduga menjadi bagian dari kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bersanding dengan pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM) dan tunjangan hari raya (THR).
Penelusuran aliran dana ini merupakan pengembangan pascapenetapan empat tersangka oleh Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026) dalam perkara korupsi PDTS KBS tahun anggaran 2025–2026.
Keempatnya ialah MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), EES (anggota Badan Pengawas), serta seorang advokat berinisial MMS.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total dana KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menembus angka Rp3.270.559.452 (Rp3,27 miliar).
Aspidsus Kejati Jatim membeberkan bahwa dana bermasalah tersebut terbagi ke dalam dua klaster besar: