- BEM FEB Unair menyampaikan pernyataan sikap mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh rekomendasi ekonom di kampus Unair pada Kamis, 11 Juni 2026.
- Mahasiswa menuntut evaluasi APBN, independensi lembaga negara, serta perbaikan regulasi demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik nasional.
- Aksi tersebut bertujuan mengkritisi kondisi ekonomi dan mendesak pemerintah agar menyusun kebijakan berbasis riset serta data yang akurat.
SuaraJatim.id - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (BEM FEB Unair) bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan pernyataan sikap yang berisi desakan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti tujuh rekomendasi ekonom yang telah disampaikan sejak September 2025.
Aksi yang dilakukan di bundaran depan FEB Unair, Kamis (11/6/2026), menjadi sinyal bahwa kritik terhadap pengelolaan ekonomi nasional tidak lagi hanya datang dari kalangan pengamat dan akademisi, tetapi juga mulai menggema dari kampus.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan semata agenda mahasiswa ekonomi, melainkan bentuk keberpihakan terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin membutuhkan koreksi kebijakan.
"Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat yang masih berpihak pada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang telah disampaikan sejak tahun lalu," ujar Yeni.
Baca Juga:Jeratan Telegram Mahasiswa di Bandar Lampung: Rayu Gadis 16 Tahun dengan Iming-iming Makeup
Menurutnya, mahasiswa tidak ingin sikap diam ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap berbagai persoalan ekonomi yang saat ini terjadi.
"Diam bukanlah bentuk keberpihakan. Ketika kami diam, itu bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap kondisi perekonomian yang sedang carut-marut," tegasnya.
Dalam pernyataan sikap tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Desakan pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa menilai kebijakan fiskal harus kembali diarahkan pada kepentingan publik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Poin kedua menyasar independensi lembaga negara. Mereka meminta pemerintah menjamin transparansi, integritas, dan independensi seluruh institusi negara, termasuk lembaga-lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga:COD via DM IG: Mahasiswa Bandar Lampung Tewas Mengenaskan Usai Tawuran 2 Geng
Selanjutnya, mahasiswa juga menyoroti praktik dominasi negara dalam sektor ekonomi yang dinilai berpotensi mempersempit ruang tumbuh pelaku usaha lokal, UMKM, dan masyarakat. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah telah menimbulkan dampak ekonomi yang perlu dievaluasi secara serius.
Selain itu, pemerintah didesak melakukan reformasi regulasi yang dianggap berpotensi menurunkan kepercayaan investor.
Kebijakan-kebijakan yang memunculkan ketidakpastian hukum disebut dapat memperburuk sentimen pasar di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, sekaligus mengembalikan tradisi penyusunan kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik.
"Pemerintah tidak boleh meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan tidak akan menyelesaikan persoalan sistemik jika kebijakan tidak didasarkan pada data dan penelitian yang kuat," kata Yeni.
Pada poin terakhir, mahasiswa menuntut penguatan kualitas demokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemberantasan konflik kepentingan, serta jaminan ruang partisipasi publik yang bebas dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
