- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi hasil survei IPO di Surabaya pada 10 Agustus 2026.
- PDIP menjadikan hasil survei elektabilitas yang menempatkan mereka di bawah Gerindra sebagai bahan evaluasi.
- Hasto menegaskan partai fokus bekerja nyata untuk rakyat kecil ketimbang mengejar angka elektabilitas.
SuaraJatim.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menempatkan partainya di bawah Partai Gerindra dalam peta elektabilitas politik.
Alih-alih memperdebatkan posisi PDIP dalam survei, Hasto menegaskan bahwa partainya menjadikan hasil jajak pendapat sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk menyusun strategi politik ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Hasto saat mengunjungi museum yang merupakan rumah HOS Tjokroaminoto di Surabaya, Senin (10/8/2026).
Rumah tersebut dikenal sebagai tempat Soekarno muda pernah tinggal dan belajar bersama sejumlah tokoh pergerakan. Dalam kunjungan itu, Hasto didampingi mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta sejumlah kader PDIP.
Baca Juga:Bukan Menolak, PDIP Bongkar Alasan Larang Kadernya Ikut Proyek Makan Bergizi Gratis
Menurut Hasto, survei politik pada dasarnya hanya menggambarkan persepsi publik pada waktu tertentu. Karena itu, hasil survei tidak semestinya diperlakukan sebagai ukuran final kekuatan sebuah partai.
"Kami sudah melakukan kajian-kajian karena survei ini kan temporer. Ini hanya memotret persepsi publik ketika survei itu dilakukan," kata Hasto.
Ia menegaskan PDIP akan menggunakan hasil survei sebagai instrumen untuk melakukan koreksi, mengevaluasi kinerja, serta merancang strategi politik. Namun, bagi Hasto, tantangan politik PDIP jauh lebih besar daripada sekadar mengejar angka elektabilitas.
"Yang penting kerja untuk rakyat. Apa pun surveinya, kalau kita tidak bisa membawa perubahan-perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?" ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa PDIP ingin mengembalikan ukuran keberhasilan politik pada dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok wong cilik.
Baca Juga:CEK FAKTA: 85 Persen Rakyat Setuju Jokowi Jadi Presiden Lagi 2029, Benarkah Survei LSI?
Hasto juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya masih membutuhkan pembenahan. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan survei semestinya tidak hanya dibaca sebagai angka politik, tetapi juga sebagai cermin atas persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
"Contoh dari survei itu kan makan bergizi gratis, misalnya, dipersepsikan di dalam tata pelaksanaannya banyak penyimpangan, ada kasus korupsi. Itulah yang harus dilakukan perbaikan," katanya.
Di tengah dinamika elektoral tersebut, Hasto menegaskan PDIP tetap mempertahankan identitas politiknya sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dengan pemikiran dan warisan politik Bung Karno.
Ia menyebut PDIP sebagai partai wong cilik yang harus terus memperkuat akar rumput, bukan semata-mata mengejar popularitas melalui survei.
"Kami tetap menetapkan diri sebagai partai yang memiliki sejarah dengan pemikiran, legacy dengan Bung Karno, partai wong cilik. Kami terus bergerak memperkuat akar rumput," tegasnya.
