SuaraJatim.id - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Tahun 2026 untuk kawasan Se-Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen dan upaya Pemprov Jatim dalam mendorong percepatan serta perluasan digitalisasi di seluruh daerah.
Penghargaan bergengsi ini diterima Plt Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Rakornas tersebut dirangkai dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026.
Baca Juga:Dukung Koperasi dan UMKM Bertumbuh, BRI Dapat Anugerah di Koperasi Awards 2026
Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah mengatakan capaian ini harus menjadi pemompa semangat untuk terus memperluas manfaat transformasi digital bagi masyarakat.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Jawa Timur. Tetapi yang lebih penting, ini menjadi energi bagi kita untuk terus memperluas manfaat digitalisasi. Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi perubahan cara kerja, tetapi harus benar-benar menghadirkan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Khofifah di Surabaya, Jum'at (25/9/2026).
Khofifah menegaskan, digitalisasi daerah tidak cukup hanya dengan mengubah mekanisme pelayanan dari manual menjadi elektronik.
Transformasi digital, menurut Khofifah, harus mampu membangun ekosistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku UMKM, dunia usaha, hingga pemerintah.
“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada bagaimana pemerintah melakukan transaksi secara elektronik. Yang lebih penting adalah bagaimana transformasi ini memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi masyarakat, pelaku UMKM, dunia usaha, maupun pemerintah sendiri,” katanya.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Terima Penghargaan Jasa Bakti Koperasi Nayaka Mahambara dari Menteri Koperasi
Ia menjelaskan, manfaat digitalisasi dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat, transaksi yang semakin efisien, pencatatan yang lebih baik, serta terbukanya akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan ekonomi dan keuangan.
“Ketika masyarakat semakin mudah bertransaksi, UMKM semakin mudah mengakses pasar dan layanan keuangan, dunia usaha semakin efisien, dan pemerintah semakin cepat memberikan pelayanan, di situlah digitalisasi memberikan nilai tambah yang nyata,” tuturnya.
Untuk memperluas ekosistem digitalisasi, Pemprov Jatim terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perluasan digitalisasi tidak dapat dilakukan hanya dari sisi pemerintah. Semua harus bergandengan tangan dan menyatukan langkah untuk mencapai tujuan yang sama.
“Keberhasilan digitalisasi daerah bukan pekerjaan satu institusi. Pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing. Karena itu, sinergi ini akan terus kita perkuat agar manfaat digitalisasi semakin luas,” jelasnya.
Karenanya, Gubernur Khofifah juga menilai Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dirangkai dengan FEKDI dan IFSE 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan bertukar pengalaman terkait perkembangan ekonomi serta keuangan digital.
