- Tokoh Nahdliyin Gus Lilur mengungkap dugaan politik uang ratusan miliar rupiah dalam Muktamar NU di Jombang.
- Ia melaporkan pencatutan nama Istana dan pemberian dana kepada pengurus wilayah serta anggota AHWA untuk mempengaruhi pemilihan.
- Gus Lilur meminta KPK menyelidiki aliran dana tersebut guna menjaga independensi organisasi dan nama baik Presiden.
SuaraJatim.id - Dugaan praktik politik uang dan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto mencuat dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.
Dugaan tersebut diungkap tokoh Nahdliyin, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, melalui risalah kritis bertajuk “NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik”. Dalam risalah itu, ia mengklaim terdapat skema pengondisian suara yang melibatkan aliran dana hingga sekitar Rp400 miliar.
Gus Lilur juga menyoroti beredarnya narasi mengenai “salam dari Istana” dalam proses pemenangan calon Rais 'Aam dan Ketua Tanfidziyah PBNU. Menurut dia, narasi tersebut diduga digunakan untuk memengaruhi pilihan para peserta muktamar.
“Saya meyakini Presiden RI sama sekali tidak terlibat, tidak mengintervensi, dan tidak mengetahui manuver tersebut. Budaya tawadhu kiai kampung disalahgunakan oleh para oknum ini demi mengondisikan suara,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).
Baca Juga:Prabowo Resmi Terima Kartu Anggota NU: Aku dari Dulu Minta
Klaim Transaksi Suara hingga Ratusan Miliar
Dalam risalahnya, Gus Lilur menyebut dugaan politik uang dilakukan melalui sejumlah pola. Salah satunya berupa pemberian uang muka atau down payment sebesar Rp50 juta kepada utusan PCNU dan PWNU dalam pertemuan konsolidasi yang disebut berlangsung di sejumlah hotel.
Ia juga menyebut adanya kupon yang diduga digunakan untuk menukarkan uang tunai di lokasi tertentu, termasuk Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
Menurut perhitungan Gus Lilur, nilai transaksi kemudian dapat mencapai ratusan miliar rupiah karena setiap pimpinan cabang dan wilayah disebut memiliki posisi strategis dalam mekanisme pemilihan.
Ia mengklaim terdapat sekitar 401 suara yang berkaitan dengan keputusan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Dengan menggunakan asumsi nilai rata-rata Rp1 miliar per suara, Gus Lilur memperkirakan nilai transaksi yang dikondisikan mencapai sekitar Rp401 miliar.
Baca Juga:Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU, NU Kembali ke Akar Qanun Asasi dan Tradisi Tebuireng
Namun, angka tersebut merupakan perhitungan dan klaim yang disampaikan Gus Lilur, bukan angka transaksi yang telah dibuktikan melalui proses hukum.
Gus Lilur juga mengungkap dugaan pergerakan dua Toyota Land Cruiser yang diangkut menggunakan truk towing dari Jakarta menuju Jombang menjelang pelaksanaan muktamar.
Ia menduga kendaraan tersebut digunakan untuk membawa logistik berupa uang tunai dengan nilai yang disebut mencapai Rp480 miliar.
Klaim tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen dalam keterangan yang disampaikan Gus Lilur.
Selain itu, ia menyebut enam dari sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) diduga didatangi dan diberi tas berisi masing-masing US$200.000 oleh seseorang yang disebut sebagai oknum intelijen.
Gus Lilur mengaitkan dugaan tersebut dengan upaya memengaruhi proses pemilihan Rais 'Aam PBNU. Ia juga menyebut adanya pemberian tas lain yang diduga berisi uang tunai setelah pemilihan.
