- Tokoh Nahdliyin Gus Lilur mengungkap dugaan politik uang ratusan miliar rupiah dalam Muktamar NU di Jombang.
- Ia melaporkan pencatutan nama Istana dan pemberian dana kepada pengurus wilayah serta anggota AHWA untuk mempengaruhi pemilihan.
- Gus Lilur meminta KPK menyelidiki aliran dana tersebut guna menjaga independensi organisasi dan nama baik Presiden.
Minta KPK Telusuri Aliran Dana
Atas berbagai dugaan tersebut, Gus Lilur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Ia mendorong dilakukan uji digital forensik terhadap alat komunikasi pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan dugaan transaksi, penelusuran perjalanan kendaraan towing, pemeriksaan rekaman CCTV serta dokumen pertemuan yang diduga menjadi bagian dari proses konsolidasi.
Gus Lilur juga meminta agar dugaan aliran dana senilai Rp401 miliar ditelusuri untuk mengetahui sumber dan peruntukannya.
Baca Juga:Prabowo Resmi Terima Kartu Anggota NU: Aku dari Dulu Minta
“Kepada para kiai sepuh anggota AHWA dan pimpinan PWNU/PCNU, jika menyimpan uang dari proses Muktamar Tambakberas, segeralah kembalikan ke penyidik KPK,” ujarnya.
Ia menilai pengungkapan dugaan tersebut diperlukan untuk menjaga independensi NU sekaligus memastikan nama Presiden tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Hingga berita ini ditulis, berbagai tuduhan mengenai politik uang, penggunaan nama Istana, mobilisasi uang tunai, serta keterlibatan pihak-pihak tertentu sebagaimana disampaikan Gus Lilur masih berupa klaim yang memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
