- Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar penyeberangan Ketapang-Gilimanuk masuk Proyek Strategis Nasional pada Kamis, 1 Oktober 2026.
- Usulan status tersebut bertujuan memperkuat koordinasi serta memberikan kepastian perencanaan pembiayaan infrastruktur dermaga secara struktural dan jangka panjang.
- Dampak pembenahan infrastruktur dermaga ini diharapkan mampu mengantisipasi lonjakan kendaraan dan penumpang pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
SuaraJatim.id - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang, Banyuwangi-Gilimanuk, Bali, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada posisi strategis lintasan Ketapang-Gilimanuk sebagai salah satu simpul utama konektivitas Jawa-Bali. Lintasan ini menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pariwisata, dan aktivitas ekonomi antarpulau.
Menurut Khoiri, persoalan di lintasan tersebut tidak cukup ditangani setiap kali terjadi antrean. Dibutuhkan pembenahan infrastruktur secara struktural dan jangka panjang.
“Persoalan Ketapang-Gilimanuk tidak cukup diselesaikan setiap terjadi antrean, tetapi membutuhkan penyelesaian struktural dan jangka panjang. Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden agar pengembangan infrastruktur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional,” ujar Khoiri dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis (1/10/2026).
Baca Juga:Antrean di Pelabuhan Ketapang Mengular Usai Ditutup Hari Raya Nyepi
Ia menilai status PSN dapat memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, status tersebut diharapkan memberikan kepastian dalam perencanaan serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Khoiri menekankan, pengembangan lintasan Ketapang-Gilimanuk harus menggunakan proyeksi pertumbuhan kendaraan, logistik, pariwisata, dan perekonomian dalam jangka panjang.
“Ketapang-Gilimanuk menjadi urat nadi konektivitas Jawa-Bali. Infrastruktur pelabuhannya harus dirancang bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi untuk kebutuhan 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan,” katanya.
Bukan Sekadar Tambah Kapal
Gapasdap menilai penambahan kapal bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kapasitas penyeberangan. Saat ini, kapal berukuran relatif besar disebut telah mencapai lebih dari separuh armada yang tersedia.
Baca Juga:Libur Nataru, Waspada Macet di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
Karena itu, peningkatan kapasitas dan kesiapan dermaga dinilai menjadi kebutuhan penting agar seluruh kapal, baik berukuran besar maupun kecil, dapat beroperasi secara optimal.
“Kapalnya tersedia, dermaganya juga harus siap. Jangan sampai perkembangan sarana transportasi jauh meninggalkan prasarananya,” ujar Khoiri.
Menurut dia, kapal besar dan kecil memiliki fungsi masing-masing. Pada periode padat seperti musim puncak, kapal berkapasitas besar dapat dioptimalkan untuk mengangkut lonjakan kendaraan. Sementara saat permintaan menurun, kapal berkapasitas lebih kecil dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Karena itu, perkembangan jumlah dan kapasitas kapal harus diikuti peningkatan kapasitas, kekuatan, serta konektivitas dermaga.
Khoiri menyebut penanganan Ketapang-Gilimanuk perlu dilakukan dalam tiga tahap. Dalam jangka pendek, fokusnya menjaga kelancaran operasional. Jangka menengah diarahkan pada penambahan kapasitas dermaga, sedangkan jangka panjang mencakup pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia berharap pembenahan dilakukan sebelum terjadi kembali lonjakan penumpang dan kendaraan pada periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 maupun musim Lebaran mendatang.
