- Massa Aliansi Tolak Otoriter menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Kamis, 22 Oktober 2026.
- Para demonstran di bawah koordinasi Daniel Situmorang mendesak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mundur dari jabatannya.
- Aksi tersebut menghasilkan enam belas tuntutan multidimensi terkait kegagalan pemerintah dalam mengelola isu sipil, ekologi, dan ekonomi.
SuaraJatim.id - Kawasan Gedung Negara Grahadi dan Taman Apsari berubah menjadi lautan hitam, Kamis (22/10/2026).
Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Tolak Otoriter dan Tolak Gerakan Daulat Rakyat turun ke jalan, melumpuhkan Jalan Gubernur Suryo dan mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari tampuk kekuasaan.
Ketegangan visual memuncak ketika seorang demonstran berkaus hitam dengan masker merah nekat memanjat Monumen Gubernur Suryo.
Tepat di seberang kantor representasi pemerintah pusat di Jawa Timur itu, spanduk raksasa berisi gugatan rakyat dibentangkan.
Baca Juga:Kepung Grahadi Berbaju Hitam, Massa Tuntut Prabowo-Gibran Mundur dan Tolak MBG
Koordinator Lapangan Aksi, Daniel Situmorang, menegaskan bahwa desakan pemakzulan ini bukan tanpa alasan, melainkan akumulasi dari kegagalan negara dalam mengelola urusan sipil, ekologi, hingga ekonomi dasar.
"Yang ketiga, mendesak Prabowo dan Gibran untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia," pekik Daniel saat membacakan maklumat aksinya di hadapan massa.
Aksi tersebut merangkum sedikitnya 16 tuntutan multidimensi yang menjadi raport merah pemerintah. Dalam isu lingkungan dan energi, massa menuntut pemerintah segera menetapkan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta membereskan masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mencekik publik.
Tak hanya menyoal isi dapur rakyat, aliansi ini juga menyorot tajam kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap supremasi sipil.
Mereka menuntut pencabutan peran militer dalam ranah sipil, revisi UU Peradilan Militer, penghapusan impunitas ormas paramiliter, serta pencabutan regulasi yang dinilai mengembalikan dwifungsi TNI-Polri.
Baca Juga:Dampingi Korban Dugaan Pelecehan, Wawali Surabaya Diusir Bos Resto di Sidoarjo
Isu kesejahteraan turut digelorakan lewat desakan kenaikan gaji guru, penghapusan sistem upah murah buruh, perlindungan kebebasan pers, hingga pemulihan nama baik tahanan politik.
Untuk level lokal Jawa Timur, mereka mendesak penyelesaian konkret sengketa agraria yang selama ini meminggirkan warga.
Parlemen pun tak luput dari bidikan. Massa mendesak DPR RI tidak berpangku tangan dan segera menggulirkan hak angket atas berbagai program kerja pemerintah yang melenceng dari sasaran.
Menjelang senja, tepat pukul 17.00 WIB, ratusan massa berangsur meninggalkan lokasi dengan tertib usai menuntaskan misinya.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
