Emak-emak Surabaya Demo Tolak Pajak Pembalut

SuaraJatim.id - Kebijakan perpajakan pemerintah kembali menjadi sasaran kritik masyarakat. Kali ini, pembalut wanita menjadi simbol perlawanan ratusan demonstran di Surabaya yang mayoritas perempuan.

Mereka memprotes beban pajak terhadap kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi setiap bulan, sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam aksi yang diikuti sekitar 200 hingga 400 orang tersebut, massa bahkan membagikan pembalut kepada polisi wanita (Polwan).

Aksi simbolis itu bukan sekadar pemberian barang kebutuhan perempuan, melainkan sindiran keras terhadap pemerintah yang dinilai tega membebani kebutuhan biologis perempuan dengan pajak.

Baca Juga:Pakai Sistem Ranjau dan Dompet Digital, Bisnis Sabu di Surabaya Terbongkar

Juru bicara Aliansi Surabaya Bergerak, Putri Bunga, mengatakan pembalut merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari perempuan.

Karena itu, pemerintah semestinya mempertimbangkan kembali prioritas kebijakan perpajakan, terutama terhadap barang-barang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan kesehatan dan reproduksi.

"Bagaimana pemerintah tega memajaki rahim kita sendiri yang melahirkan generasi Indonesia? Kami tidak meminta untuk berdarah setiap bulan. Jadi, kebutuhan dasar seperti ini seharusnya tidak perlu dipajaki," tegas Putri.

Menurut dia, masyarakat sudah memberikan kontribusi besar melalui berbagai jenis pajak. Namun, kebutuhan mendasar perempuan justru masih dibebani pungutan.

Pembagian pembalut kepada Polwan dalam aksi tersebut menjadi bentuk sarkasme sekaligus pesan bahwa kepentingan perempuan seharusnya mendapat tempat dalam prioritas kebijakan negara.

Baca Juga:Sulap Sampah Plastik Menjadi Kostum Jutaan Rupiah, Kisah Gotong Royong Kampung Pancasila Gunungsari

Putri menegaskan, aksi tersebut merupakan gerakan organik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, bukan gerakan yang digerakkan oleh kelompok tertentu dengan kepentingan politik praktis.

Di antara demonstran terdapat ibu rumah tangga, mahasiswa, tenaga medis, advokat, pengemudi ojek online, petani, peternak hingga pelaku usaha.

Mayoritas peserta merupakan perempuan yang ingin menyampaikan kegelisahan terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, protes terhadap pajak pembalut bukan satu-satunya persoalan yang mereka suarakan. Putri, yang merupakan mahasiswi profesi dokter, juga menyoroti penanganan bencana alam dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang dinilai belum menunjukkan keseriusan pemerintah.

Dia mempertanyakan ketidakjelasan data korban terdampak karhutla, termasuk masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Bahkan, menurut dia, terdapat korban bencana yang meninggal dunia ketika berada di tenda pengungsian.

Putri menilai pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan jumlah korban atau masyarakat terdampak.

Negara harus memastikan data tersebut akurat, melakukan pemantauan kesehatan, serta menyediakan langkah pencegahan dan penanganan jangka panjang, terutama bagi anak-anak.

"Kalau ada angka korban meninggal akibat karhutla dari hasil penelitian, pemerintah seharusnya mengkaji. Benar atau tidak, berapa jumlahnya, di mana, dan apa penyebabnya. Jangan dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Dia mengibaratkan penanganan korban karhutla seperti pelayanan medis. Seorang dokter tidak cukup hanya memberikan pengobatan, tetapi juga harus melakukan pemantauan setelah pasien menjalani perawatan.

Prinsip yang sama, menurut dia, semestinya diterapkan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana.

Ironisnya, pemerintah kerap menggaungkan program pencegahan stunting dan ambisi mencetak Generasi Emas Indonesia.

Namun, di sisi lain, anak-anak yang tinggal di wilayah terdampak karhutla justru harus menghadapi ancaman udara tercemar.

"Paradoksnya, pemerintah bicara antistunting dan Generasi Emas, tetapi anak-anak di sana justru dipaksa menghirup udara beracun. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan dan kesehatan mereka?" kritiknya.

Selain persoalan bencana, Putri juga mempertanyakan kebijakan penataan layanan kesehatan yang dinilai justru berpotensi melemahkan fasilitas yang sudah tersedia.

Dia menyoroti rencana pengembangan layanan kesehatan berbasis Kode KDM yang disebutnya berpotensi menghadirkan fasilitas tanpa dokter, melainkan hanya mengandalkan bidan dan perawat.

Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih dahulu memperkuat puskesmas dan puskesmas pembantu yang sudah ada, termasuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

"Kenapa fasilitas yang sudah ada tidak dibaguskan saja? Yang sudah bagus dibuat lebih bagus, yang masih kurang diperbaiki. Jangan terus membuat gebrakan baru, sementara persoalan mendasar belum selesai," katanya.

Bagi Putri, persoalan utama pemerintahan bukan semata-mata banyak atau sedikitnya program baru, melainkan kemampuan menjalankan kebijakan secara tepat dan bertanggung jawab.

"Niat baik kalau tidak diiringi kompetensi yang baik juga sama saja. Kami melihat persoalannya lebih kepada inkompetensi," ujarnya.

Kritik tersebut sekaligus menjadi gambaran kekecewaan demonstran yang merasa berbagai tuntutan masyarakat sejak 2024 belum mendapatkan penyelesaian memadai.

Mereka menilai pemerintah terlalu sering mendengarkan aspirasi tanpa diikuti tindakan konkret.

Putri menyebut masyarakat yang tidak memiliki kesempatan turun ke jalan juga menghadapi persoalan ekonomi sehari-hari.

Sebagian warga bahkan tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena kehilangan penghasilan sehari berarti kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makan.

Karena itu, dia menilai pemerintah seharusnya lebih peka terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, bukan hanya sibuk meluncurkan program dan membuat kebijakan baru.

Aksi yang digelar Aliansi Surabaya Bergerak bersama Srikandi Aksi Damai tersebut menjadi momentum bagi perempuan Surabaya untuk menunjukkan keterlibatan mereka dalam mengawal kebijakan publik.

Meski belum memastikan agenda demonstrasi lanjutan, Putri menegaskan gerakan tersebut tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi.

Mereka juga menyatakan siap mendukung aksi-aksi masyarakat lain yang memiliki tujuan serupa.

"Ini gerakan perdana untuk membuktikan bahwa warga Surabaya, khususnya perempuan, juga bisa bersuara dan peduli terhadap negara ini. Semoga Srikandi lainnya ikut tergerak," tandasnya.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa