- Andreas Hugo Pareira menilai Hak Menyatakan Pendapat di DPR merupakan langkah konstitusional terbaik menyelesaikan persoalan ijazah Gibran.
- PDI Perjuangan belum mengajukan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 10 November 2026.
- DPR menanggapi aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat dan lintas fraksi mengenai isu wakil presiden setelah masa reses.
SuaraJatim.id - Persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak cukup disikapi dengan pernyataan politik.
Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menjadi langkah paling rasional, efektif, dan efisien untuk membawa persoalan tersebut ke ranah konstitusional melalui DPR RI.
Meski demikian, PDIP belum akan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Andreas menegaskan, proses internal fraksi masih harus dilalui sebelum menentukan langkah politik dan konstitusional selanjutnya.
Baca Juga:Cak Ji Sentil Kader PDIP Surabaya: Salah Sedikit, Nama Partai Jadi Taruhan!
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut Andreas, komunikasi di antara anggota Fraksi PDIP DPR RI terkait persoalan ijazah Gibran terus berlangsung. Namun, pihaknya masih akan mencermati dinamika politik yang berkembang dalam rapat paripurna.
Ia juga menyoroti adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dua putusan itu, menurutnya, menjadi bagian dari persoalan yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti DPR sesuai koridor konstitusi.
"Soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," ujarnya.
Pernyataan Andreas mengisyaratkan bahwa persoalan ijazah Gibran tidak semestinya berhenti sebagai polemik di ruang publik. DPR memiliki mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh apabila terdapat aspirasi dan persoalan yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui lembaga legislatif.
Baca Juga:Putusan MK Kelar, Polemik Pendidikan Gibran Bergeser ke Ujian Kepercayaan Publik
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi untuk menyampaikan persoalan Wakil Presiden Gibran melalui mekanisme resmi di parlemen.
Dasco menyebut DPR baru kembali membuka masa sidang pada Selasa (10/11), setelah sebelumnya menjalani masa reses. Selama masa reses, anggota DPR menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11).
