Kasus Korupsi KBS, Kejati Telusuri Aliran Rp740,7 Juta ke DPRD Surabaya

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyelidiki dugaan aliran korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya ke DPRD Kota Surabaya.

Wakos Reza Gautama
Sabtu, 21 November 2026 | 13:41 WIB
Kasus Korupsi KBS, Kejati Telusuri Aliran Rp740,7 Juta ke DPRD Surabaya
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyelidiki dugaan aliran korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya ke DPRD Kota Surabaya. [kejati-jatim.go.id]
Baca 10 detik
  • Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyelidiki dugaan aliran korupsi PDTS Kebun Binatang Surabaya ke DPRD Kota Surabaya.
  • Penyelidikan mencakup temuan honorarium fiktif senilai Rp740,7 juta dalam pembukuan KBS periode Januari 2025 hingga Juni 2026.
  • Kasus ini berkembang setelah audit BPKP menemukan kerugian mencapai Rp3,27 miliar dan menetapkan empat tersangka.

SuaraJatim.id - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) mulai melebar ke ranah legislatif.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kini membidik dugaan aliran dana yang berkaitan dengan sejumlah pihak di lingkungan DPRD Kota Surabaya.

Langkah tersebut dipicu temuan pencatatan pengeluaran dalam pembukuan KBS senilai Rp740,7 juta yang dilabeli sebagai honor narasumber atas nama Pansus, Pimpinan, dan Komisi B DPRD Surabaya sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, tidak menampik adanya temuan data tersebut.

Baca Juga:Dipukul Anggota DPRD Pamekasan, Anggota Satpol PP Beri Pesan Menohok: Kami Petugas, Bukan Patung

Meski dalam catatan awal pos itu diklaim sebagai pengeluaran internal, penyidik memastikan akan mendalami apakah dana benar-benar mengalir ke kantong legislator.

“Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” tegas Punia, Sabtu (21/11/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Berdasarkan dokumen pembukuan yang dikutip dari pemberitaan beritajatim.com. anggaran honorarium berlabel DPRD Surabaya tersebut terbagi dalam dua rekapitulasi pengeluaran:

  • Periode Januari–Desember 2025: Tercatat 33 transaksi dengan total nilai Rp545,5 juta.
  • Periode Januari–Juni 2026: Tercatat 24 transaksi dengan total nilai Rp195,2 juta.

Mayoritas kegiatan yang tertera dalam daftar itu mengatasnamakan agenda terkait KBS, mulai dari pembahasan Laporan Keuangan, Rencana Bisnis, Pansus LKPJ Wali Kota, hingga promosi Kebun Binatang Surabaya.

Tak hanya itu, dokumen penyidikan lain juga merinci pembagian dana berdasarkan nama penerima senilai total Rp58,3 juta.

Baca Juga:Skandal Uang Pengamanan Kasus KBS: Kuras Kas Rp3,27 Miliar, Direksi hingga Pengacara Dibui

Rincian tersebut memuat 34 entri pembayaran kepada 19 orang, dengan empat penerima nominal terbesar masing-masing tercatat sebesar Rp5,7 juta, Rp5,4 juta, serta dua orang lainnya masing-masing Rp5,2 juta.

Pos honorarium itu diduga menjadi bagian dari kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bersanding dengan pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM) dan tunjangan hari raya (THR).

Penelusuran aliran dana ini merupakan pengembangan pascapenetapan empat tersangka oleh Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026) dalam perkara korupsi PDTS KBS tahun anggaran 2025–2026.

Keempatnya ialah MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), EES (anggota Badan Pengawas), serta seorang advokat berinisial MMS.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total dana KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menembus angka Rp3.270.559.452 (Rp3,27 miliar).

Aspidsus Kejati Jatim membeberkan bahwa dana bermasalah tersebut terbagi ke dalam dua klaster besar:

  1. Pos BBM, THR, dan Honorarium: Mencapai Rp707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp152.784.430 pada tahun 2026.
  2. Skema Pendampingan Hukum (Rp2,41 Miliar): Klaster terbesar ini diduga sarat praktik manipulatif. Penyidik menduga MMS sempat meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta ditambah Rp500 juta yang diklaim untuk "penutupan perkara" di Kejari Tanjung Perak. Pola serupa kembali diulang saat Kejati Jatim mulai memeriksa keuangan KBS hingga total uang yang keluar membengkak menjadi Rp2,41 miliar—yang diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Untuk memuluskan dan menyamarkan pencairan uang miliaran rupiah tersebut, para tersangka diduga memproduksi sejumlah dokumen akal-akalan, mulai dari perjanjian jasa fiktif, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, dokumen kajian SOP, hingga kuitansi honorarium.

Hingga kini, tim penyidik Kejati Jatim masih terus membedah dokumen keuangan KBS guna melacak kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak