Bawaslu Selidiki Dugaan Menristekdikti Natsir Kampanye Jokowi di Unbraw

SuaraJatim.id - Bawaslu Kota Malang, Jawa Timur, mengusut dugaan kampanye terselubung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

Menteri Nasir diduga mengarahkan massa untuk mendukung Paslon Nomor Urut 01 Jokowi – Maruf Amin di lingkungan Universitas Brawijaya Malang.

Ia diduga melakukan kampanye saat memberikan kuliah umum bertemakan Kebijakan Kementerian Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Universitas Brawijaya, Malang, beberapa waktu lalu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang Hamdan Akbar Safara membenarkan pihaknya tengah menindaklanjuti dugaan kampanye tersebut.

Baca Juga: Cak Imin Targetkan Kampanye Akbar Jokowi di GBK Lebih Banyak dari Prabowo

Tepatnya, saat Nasir menjadi narasumber kuliah umum, Rabu 27 Maret. Kemudian Bawaslu menerima laporan resmi, Kamis 28 Maret 2019. Pihaknya juga menerima kiriman video yang terkait aktivitas kuliah tamu Menristekdikti.

“Memang video yang kami dapat pertama seperti olahan. Bukan video yang langsung (menunjukkan) pada waktu kuliah tamu atau kuliah umum Menristekdikti berlangsung. Tapi ada potongan-potongan foto yang dijadikan satu, yang menggambarkan pemberian materi oleh Menristekdikti,” kata Hamdan, Senin (8/4/2019)

Dalam video tersebut, kata dia, Nasir menginstruksikan peserta kuliah umum untuk mengakses QR code atau barcode di layar.

 “Semua suruh buka. Mahasiswa yang terundang atau mahasiswa bidik misi, semua. Termasuk jajaran pejabat-pejabat teras kampus untuk buka,” sambung dia.

Saat diakses, barcode tersebut menuju ke sebuah laman website hebatdikti.com/indeks.html. Bahkan di website tersebut terdapat hastag 2019 pilih Jokowi.

Baca Juga: Caleg PAN Nurhasanudin Divonis Bersalah Kampanye di Musala

“Temuan awal yang didapatkan ada semacam hastag 2019 pilih Jokowi. Cuma H+2 dari kegiatan, website tersebut masih bisa diakses. Namun beberapa unsur yang menguntungkan salah satu calon tidak ada. Hastagnya hilang. Kami akan butuh beberapa keterangan ahli kalau memang masuk penyelidikan,” urai Hamdan.