SuaraJatim.id - Beberapa hari terakhir beredar pemberitaan baik di laman online maupun media sosial Facebook yang menyatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar parawansa akan menggratiskan biaya SPP untuk SMA/SMK negeri mulai Juli 2019, benarkah?
Dalam salah satu unggahan di Facebook tertulis narasi:
Program ibunda Gubernur Jawa Timur, pembebasan SPP. Selamat buat warga pelajar Jatim atas pilihan Jatim-1 yang tepat. Mantap Jawa Timur. SPP gratis untuk wilayah Jawa Timur apakah benar?,"
Penjelasan:
Dalam artikel di detik.com berjudul "SPP SMA/SMK di Jatim Gratis Mulai Juli, Ini Rinciannya" disebutkan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut SPP SMA/SMK Negeri di Jatim akan gratis mulai Juli 2019. Khofifah pun merinci bagaimana penggratisan tersebut.
Gubernur yang baru dilantik beberapa hari ini mengatakan gratis bukan berarti tidak membayar sama sekali. Namun, sifatnya seperti sumbangan yang diberikan dengan nominal sama, namun pembayarannya bergantung nominal SPP yang ditentukan di daerah tersebut.
"SPP gratis SMA/SMK negeri dan swasta ini kan indeksnya tidak sama, tergantung dari kemahalan setempat," kata Khofifah usai sertijab di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Senin (18/2/2019).
Khofifah mencontohkan misalnya sumbangan dari Pemprov senilai Rp 150 ribu, lalu, SPP di Surabaya mencapai Rp 200 ribu. Maka sisanya Rp 50 ribu menjadi tanggungan orang tua murid.
"Misalnya dari bantuan SPP Pemprov, kita ambil contoh katakan seandainya Surat Edaran Gubernur di Surabaya menyebut SPP swasta di Surabaya itu Rp 200 ribu katakan ternyata bantuan SPP-nya dari Pemprov Rp 150 ribu maka orang tua murid masih punya tanggungan Rp 50 ribu," lanjutnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Heboh Suami Robohkan Rumah karena Istri Selingkuh, Benarkah?
Sementara untuk seragam, Khofifah mengatakan akan diberikan kepada seluruh siswa baru SMA dan SMK. Karena memang hal tersebut menjadi hak setiap siswa.
"SMA SMK negeri maupun swasta akan mendapatkan seragam gratis, kita koordinasi dengan Pak Emil, kemudian dengan Pak Dinas Pendidikan, apa dimungkinkan nanti setelah diserahkan. Kan ada SMA SMK Negeri tertentu yang memang mereka tidak butuh itu, tapi atas nama keadilan hak mereka dapat," imbuhnya.
Khofifah berharap ada sister school, yang mana sekolah yang merasa mampu bisa menyumbangkan seragamnya kepada sekolah lain yang membutuhkan.
"Kita berharap bahwa mereka kemudian akan menentukan sister school, seperti kami dapat ini, tapi kami tidak butuh kemudian kami akan menyerahkan kepada mungkin sekolah SMA/SMK yang mereka sepakat," pungkasnya.
Laporan yang sama juga ditulis di beberapa media nasional maupun lokal di Provinsi Jawa Timur.
Kesimpulan:
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Heboh Suami Robohkan Rumah karena Istri Selingkuh, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Beredar Surat Rahasia Densus 88 Mau Tangkap Perwira Aktif TNI?
-
CEK FAKTA: Gubernur Edy Rahmayadi Mau Sumpal Mulut Polisi Pakai Granat?
-
Lewat Yayasan RBM, 700 Anak Kurang Mampu Dapatkan Pendidikan Layak
-
Khofifah Sempat Dititipi Pesan dari Ani Yudhoyono untuk SBY
Terpopuler
- Sahroni Ditemukan Tewas, Dikubur Bersama 4 Anggota Keluarganya di Halaman Belakang Rumah
- Hanya Main 8 Menit di Utrecht, Miliano Jonathans Batal Ambil Sumpah WNI
- Jam Tangan Rp11,7 M Ahmad Sahroni Dikembalikan, Ibu Penjarah: Saya Juga Bingung Cara Pakainya
- Netizen Berbalik Kasihan ke Uya Kuya, Video Joget Kegirangan Gaji Rp 3 Juta Sehari Ternyata Editan
- Pastikan Gelar Demo 2 September 2025, BEM SI Bawa 11 Tunturan 'Indonesia Cemas', Ini Isinya
Pilihan
-
Sidang Etik Brimob: Akankah Kematian Affan Kurniawan Dilindas Rantis Berujung Pidana?
-
OOTD Liburan Lisa BLACKPINK: Santai Tapi Mewah dengan Tas Tomat Puluhan Juta
-
Jam Tangan Rp11 Miliar Ahmad Sahroni Akhirnya Balik, Ibu Bocah yang Viral: Bukan Hak Kita!
-
5 Rekomendasi HP Murah untuk Anak Sekolah, Memori Besar Baterai Awet
-
Cara Membuat Foto Profil Brave Pink dan Hero Green yang Lagi Viral di Media Sosial
Terkini
-
Token Listrik Habis? Klaim 3 Saldo Dana Kaget Ini, Bisa Jadi Solusi Cepat
-
DPRD Jatim Coret Anggaran Kunjungan Luar Negeri, Fokus ke Program Kemasyarakatan
-
ASN Ponorogo Dilarang Pakai Kendaraan Dinas
-
Ketahanan Pangan Dipertanyakan, DPRD Jatim Usulkan Program Lebih Berpihak pada Petani
-
Aktivis Mahasiswa Jadi Tersangka Demo Kediri, LBH Al-Faruq: Bukan Aktor Aksi Anarkis