SuaraJatim.id - Ratusan wali murid bertahan dan berdemonstrasi di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya hingga Rabu (19/6/2019) malam. Mereka memprotes pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB SMP Negeri sistem zonasi.
Ratusan wali murid itu menyuarakan sejumlah tuntutan. Seperti pembatalan PPDB hingga mengembalikan proses penerimaan siswa baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan kepada Kepala Disdik Kota Surabaya, Ikhsan pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB.
Dalam dialog itu, Ikhsan enggan menandatangani secarik kertas yang diajukan para wali murid atas tuntutannya. Ia menjelaskan bahwa di dalam kertas tersebut, berisi hal yang biasa saja.
Baca Juga: Ricuh PPDB Kota Surabaya, Wali Murid Adu Dorong di Kantor Dindik
"Ya enggak (menolak menandatangani) lah, dalam hal apapun saya tidak bisa menjanjikan atas nama pribadi, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan orang banyak," ujarnya.
Ia mengatakan, jika pada malam ini masalah soal PPDB setidaknya sudah didengarkan.
Terkait keluhan para wali murid soal PPDB 2019 itu, Ikhsan mengaku akan berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Akan konsultasi dengan pusat (Kemendikbud), dengan usulan penambahan pagu (kuota) dari setiap kelas yang ada," kata Ikhsan.
Ia mengungkapkan aturan pemerintah menetapkan setiap rombongan belajar berisi 32 anak sehingga harus dikonsultasikan ke pemerintah pusat jika mau ada tambahan.
Baca Juga: KPAI: PPDB Sistem Zonasi Bikin Siswa Tak Lelah ke Sekolah
"Akan kami konsultasikan dengan pusat hingga selesai besok (Kamis) pagi. Dan kami janjian dengan orang tua bertemu lagi pukul 16.00 WIB," katanya.
Tak hanya itu, ada banyak tuntutan orang tua karena banyak keluhan yang dirasakan, seperti ada yang mau jarak masuk dalam rangking PPDB, tetapi ada yang meminta ada yang mau nilai masuk.
"Seharian kami buat rumusan-rumusan itu, sempat ada tim perwakilan orang tua juga dibatalkan. Termasuk penutupan server yang masih dikeluhkan karena ada sebagian orang tua yang datang ke sini juga belum daftar. Ini masih dirembug lagi juga sama orang tua mereka maunya ditutup apa dibuka," katanya.
Ikhsan memastikan data pendaftar tidak akan hilang ataupun dihapus, bahkan ketika posisi "server" atau peladen dimatikan, hal ini menjadi kesempatan tim IT menyesuaikan semua data jarak yang masuk di PPDB agar sesuai dengan data riil di masyarakat.
"Masalah pengumuman, hingga saat ini belum ada kesepakatan akan diundurnya atau tidak pengumuman PPDB SMP jalur zonasi umum," imbuh dia.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
Terkini
-
Aneh Tapi Nyata! Warga Sumenep Niat Bikin Sumur yang Keluar Malah Api
-
Terungkap Penyebab Kebakaran di UIN SATU Tulungagung
-
Kampung Narkoba di Surabaya Digerebek, 25 Orang Diciduk
-
Hari Kesehatan Nasional Ke-60, Pj. Gubernur Adhy Apresiasi Tim Yankes Bergerak Layani 1.067 Masyarakat Pulau Kangean
-
Redaktur Eksekutif Suara.com Bagi Tips ke Siswa SMK Gresik Kembangkan Industri Kreatif