
SuaraJatim.id - Partai Gerindra pastikan tidak berikan bantuan hukum kepada kadernya yang terkait kasus korupsi dana hibah jaringan aspirasi masyarakat (jamas).
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya Sutadi, menyikapi penahanan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Darmawan yang juga kader Partai Gerindra.
"Kasus Korupsi juga narkoba, itu pasti disanksi. Sanksinya tentu saja proses dipecat, itu pasti," ujar Sutadi di Gedung DPRD Kota Surabaya pada Jumat (19/7/2019) sore.
Menyikapi salah satu kadernya yang terjerat kasus korupsi dana hibah jaringan aspirasi masyarakat, Sutadi mengambil keputusan tidak akan membantu Darmawan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Resmi Jadi Tersangka Kasus Jasmas
"Bahwa hari ini faktanya kemudian ditahan itu proses hukum, dan kami tidak bisa berbuat lebih kecuali tentu saja laporkan ke DPD dan DPP (Gerindra), dan itu sudah saya lakukan, dan keputusan pemecatan itu ada pada di DPP," imbuhnya.
Langkah yang dilakukan oleh Sutadi adalah menjaga nama partai dan memastikan tidak ada pembelaan terhadap anggota yang melakukan kesalahan fatal.
"Itulah bagian untuk menjaga citra, kita tidak akan melindungi anggota yang sudah nyata-nyata terpidana. Pertimbangan hukum, setelah dikomunikasikan secara tidak langsung keluarga sudah menyiapkan. Keluarga sudah menyiapkan sendiri proses hukumnya," ungkapnya.
Untuk diketahui, Darmawan ditetapkan menjadi tersangka, setelah anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Hanura, Sugito terlebih dahulu menjadi tersangka kasus dana hibah Jasmas Kota Surabaya.
Kasus tersebut terbongkar setelah Agus Setiawan Tjong ditahan Kejari Tanjung Perak pada Kamis (1/11/2018). Ia menjadi tersangka terkait proyek pengadaan tenda, meja, kursi, dan sound sistem.
Baca Juga: Dua Pejabat KPU Makassar Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 60 Miliar
Pengadaan Jasmas tersebut berasal dari APBD Pemkot Surabaya di tahun 2016 lalu. Negara dirugikan hingga Rp 4,9 miliar. Dari hasil audit BPK ada selisih angka satuan barang.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
KPK Ungkap Kasus di Dinas PU Mempawah Berkaitan dengan Proyek Pembangunan Jalan
-
Kontroversi UU BUMN: Bos Perusahaan Plat Merah Kini 'Kebal Hukum'
-
Bukan Penyelenggara Negara Lagi, Erick Thohir Tanggapi Nasib BUMN Jika Korupsi ke Depan
-
Kasus Korupsi PT Timah, Alwin Albar Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta
-
Menguji Komitmen Prabowo pada RUU Perampasan Aset: Akankah Jadi Realita atau Cuma Omon-Omon?
Terpopuler
- Ungkap Alasan Dukung Pemakzulan Gibran, Eks KSAL: Dia Enggak Masuk, Saya Ingin yang Terbaik!
- Mutasi Anak Try Sutrisno Batal Usai Dikaitkan Isu Pemakzulan, Purnawirawan Minta Panglima TNI Cermat
- 5 Rekomendasi Motor Bekas Murah Rp3 Jutaan untuk Pekerja Keras: Pilih yang Irit atau yang Ngebut?
- Selamat Tinggal Ole Romeny dan Marselino Ferdinan, Bos Oxford Kasih Isyarat
- Pemain Asing PSM Makassar: Sepak Bola Indonesia Hanya Cocok untuk Cari Uang, Bukan Main Serius
Pilihan
-
Sejarah Baru! Penjualan Mobil Listrik Kalahkan Mobil Hybrid di Kuartal I 2025
-
Bertemu Presiden FIFA di Vatikan, Jokowi Curhat Kondisi Sepak Bola Indonesia
-
Garuda Indonesia Tak Kuat Bayar Biaya Perawatan Pesawat, Erick Thohir Mau Panggil Wamildan Tsani
-
Persib Bandung Terancam Gagal Juara BRI Liga 1 2024/2025 Gara-gara Persebaya, Begini Hitungannya
-
Jual Data Demi Uang: Warga Bekasi Antre Pindai Retina di Worldcoin
Terkini
-
Kebakaran Hanguskan Rumah di Belakang Pasar Dlanggu, Akses Sulit Hambat Pemadaman
-
Serang Polisi dengan Bondet, Nasib Pencuri Mobil di Pasuruan Berakhir Tragis
-
Strategi BRI: Terus Memperkuat Sinergi Ekosistem dan Inovasi Digital
-
Daftar Link DANA Kaget Senin: Belanjakan Minyak Goreng di Alfamart, Ada Promo
-
IPPA Fest 2025: BRI Buktikan Warga Binaan Juga Bisa Jadi Penggerak Ekonomi