Dukung Revisi UU KPK, Ratusan Massa AMS Minta Jokowi Segera Mengesahkannya

SuaraJatim.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Selasa (10/9/2019).

Mereka menyatakan dukungan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksi kali ini sejumlah mahasiswa membentangkan atribut berupa poster berbagai tulisan. Diantaranya 'Pansel KPK Bekerja untuk Semua Pihak Demi Memberantas Korupsi', Revisi UU KPK Cegah Makelar Kasus', 'Revisi UU KPK untuk Memperkuat KPK', 'Kami Percaya Pansel KPK', 'Pansel KPK Menghasilkan Pemimpin Terbaik' dan 'Stop Intervensi atas Pansel KPK'.

Selain membentangkan atribut, mereka juga membagikan brosur dan mengajak masyarakat pengguna jalan mendukung kinerja Pansel KPK dan revisi UU KPK.

Baca Juga: Tolak RUU KPK, Rektor UII: Presiden Harapan Terakhir Kami

Koordinator aksi, Satria Wahab dalam orasinya menyampaikan agar pemerintah segera merevisi UU KPK. Mereka menganggap bahwa selama ini kinerja KPK kurang maksimal.

"Dengan melihat beberapa poin revisi, para mahasiswa menilai revisi UU KPK akan memperkuat KPK, KPK akan lebih tegas serta profesional dalam menjalankan tugasnya," kata Satria.

Satria menuturkan perkembangan korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

"Untuk itu perlu adanya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun," katanya.

Satria juga menyoroti kinerja KPK yang dinilai kurang efektif. Seperti lemahnya koordinasi antarlini penegak hukum dan terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK. Serta, adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Baca Juga: Jokowi dan Menkumham Belum Bisa Bersikap soal RUU KPK, Masih Dibaca

"Ini memungkinkan terdapat celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK," tegasnya.