Scroll untuk membaca artikel
Chandra Iswinarno
Senin, 30 Desember 2019 | 19:00 WIB
Kades Banuaju Timur Dian Megawati. [Suara.com/M Madani]

SuaraJatim.id - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar 7 November 2019 di Kabupaten Sumenep usai digelar. Sebanyak 226 Kepala Desa telah ditetapkan dan diambil sumpah oleh baru Bupati setempat A Busyro Karim pada Senin (30/12/2019).

Dari sekian ratus kepala desa tersebut, terselip satu nama yang mencuri perhatian. Dia adalah Dian Megawati yang menjadi salah kepala desa termuda di ujung timur Pulau Madura. Sosok perempuan kelahiran 26 April 1993 ini sah menjadi Kepala Desa Banuaju Timur Kecamatan Batang-Batang Sumenep mulai hari ini hingga enam tahun mendatang.

Di usianya yang cukup muda, mantan aktivis Pergerakan Mahsiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Wiararaja (UNIJA) ini disebut mumpuni dengan melihat latar belakangnya sebagai aktivis di kala mahasiswa dan juga komunitas di luar kampus.

Dalam wawancara dengn wartawan, Dian mengakui, tentunya tidak mudah menjadi pemimpian desa. Apalagi, ia memimpikan desa yang dipimpinnya tertib, damai dan sejahtera. Oleh sebab itu, Dia menginginkan semua pihak bisa bekerjasama dalam membangun Desanya ke depan.

Baca Juga: Keren! Kalah Dalam Pilkades, Calon Kades Gagal Ini Tetap Gelar Dangdutan

Kata dia, Kini pilkades telah usai, tidak ada yang namanya lawan, Saatnya membangun desa bersama-sama dengan penuh gotong royong agar impian Desa damai dan sejahtera itu bisa tercapai.

“Mari kita bangun Desa Banuaju Timur ke depan lebih baik lagi. Kita bangun Desa secara bersama-sama,” kata Megawati kepada sejumlah wartawan, usai Pelantikan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (30/12/2019).

Dia menambahkan, setelah dilantik, pihaknya perlu melakukan banyak hal, sebab banyak pula hal yang harus dikerjakan. Dirinya harus segera melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa untuk menjabarkan target dan tujuan pembangunan Desa selama 6 tahun ke depan.

“Saya sudah memiliki beberapa program, salah satunya, pembangunan infrastruktur Desa, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya juga menyadari dengan adanya DD/ADD yang kerap kali menjadi sorotan semua orang. Untuk itu, Dia mengaku akan sangat berhati-hati dalam melaksanakan program yang bersumber dari dana tersebut.

Baca Juga: Pilkades Serentak di Bogor, Petahana Lawan Istri Memperebutkan Kursi Kades

Begitu juga dalam pengelolaannya, sehingga benar-benar tepat guna, tepat sasaran, dan yang lebi utama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

“Nanti dalam pelaksanaannya akan melibatkan seluruh masyarakat sehingga transparansi itu bisa dirasakan. Dengan demikian, potensi penyimpangan bisa diminimalisir, sehingga semua bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Kontributor : Muhammad Madani

Load More