5.348 Karyawan di Jatim Dipecat, Khofifah: Berat untuk Buruh dan Pengusaha

SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut para pengusaha di Jawa Timur mengalami masalah berat hingga memecat ribuan karyawannya. Tercatat sebanyak 5.348 buruh di Jatim dipecat.

Khofifah menyebut peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini diselimuti keprihatinan mendalam. Situasi darurat virus corona mengakibatkan tidak sedikit pelaku usaha yang merugi dan gulung tikar, sehingga berimbas pada buruh. Situasi ini, kata Khofifah tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di sekitar 213 negara dunia.

“Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Ini semua di luar kuasa kita sebagai manusia. Tidak hanya berat untuk para buruh, tapi juga pelaku usaha. Semua merasakan dampaknya,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya usai jalan pagi, Jumat (1/5/2020).

Jumlah pekerja di Jatim yang dirumahkan mencapai 32.365 dari 555 perusahaan, yang sebagian besar melanda sektor perhotelan dan pariwisata. Selanjutnya, juga berdampak terhadap sektor-sektor lain yang menyebabkan terjadinya PHK. Hingga akhir April sebanyak 5.348 pekerja dari 210 perusahaan di Jatim telah di-PHK.

Baca Juga: Kisah Buruh Pabrik Aice Saat May Day, Nasib Tak Jelas di Tengah Pandemi

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim pun ikut terimbas dampak Covid-19 ini. Total ada 1.895 orang PMI yang pulang akibat habis kontrak. Sedangkan, 386 lainnya dipulangkan paksa (deportasi) dari negara tujuan pekerja.

Wabah Covid-19 ini juga menyebabkan 4.801 calon PMI yang seharusnya berangkat ke luar negeri untuk bekerja, namun negara penerima menolak kehadiran mereka. Dengan demikian, para calon PMI tersebut menambah jumlah angka pengangguran di Jatim.

“Tidak banyak yang bisa dilakukan. Ini tahun berat, karenanya saya pun meminta para buruh untuk bersabar dan menunggu, hingga situasi kembali normal,” tuturnya.

Khofifah mengatakan, Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim tengah berupaya maksimal mengatasi persoalan ini. Salah satunya dengan meluncurkan kartu pra kerja sebagai social safety net. Dukungan yang diberikan Pemprov Jatim berupa pendirian helpdesk mempermudah akses pekerja terhadap kartu prakerja.

“Total ada 56 titik helpdesk yang terdiri atas 38 helpdesk di Disnaker kabupaten/kota, 16 UPT BLK Disnakerprov Jatim, Kantor UPT P2TK yang beralih fungsi dan di kantor Disnakertrans Provinsi,” paparnya.

Baca Juga: Anaknya Menangis Kelaparan saat Wabah Corona, Inah Masak Batu

Sementara untuk PMI, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim telah memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal, setelah sebelumnya diikutkan dalam rapid test Covid-19 setibanya di Jatim.