SuaraJatim.id - Beredarnya kabar yang menyebut kepala daerah di wilayah Kediri menekan dokter untuk mengurangi tes PCR supaya kasus Corona turun, dibantah Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri dr Fauzan Adima memastikan, pemkot tidak pernah menekan dokter untuk mengurangi tes PCR untuk mendeteksi Virus Corona. Menurutnya, kabar kepala daerah di Kediri menekan dokter perlu diklarifikasi.
"Kalau Kota (Kediri) insyaAllah nggak ada. Tidak ada, saya jamin tidak ada," jelas Fauzan saat dikonfirmasi Kontributor SuaraJatim.id pada Jumat (3/7/2020).
"Malah kemarin, kita koordinasi. Pak Wali menerima audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) siap berkolaborasi, bersinergi (dengan) Gugus Tugas. Jadi nggak mungkin lah memberikan tekanan ke dokter," lanjutnya.
Baca Juga: Pemkab Lamongan Bantah Laporcovid-19 Soal Kabar Pengurangan Tes PCR
Fauzan juga memastikan tidak ada pengurangan tes PCR Corona di Kota Kediri. Justru, lanjut Fauzan, pemkot tengah menggalakkan rapid test di sejumlah tempat umum seperti pasar tradisional.
"Hari ini, tadi malah kita rapid test massal di tiga pasar. Kemarinnya juga. Ya rapid dulu, masa langsung PCR. Nanti kalau dengan rapidnya reaktif baru diswab. Kalau langsung diswab ya gimana," paparnya.
Menurut Fauzan kabar di media sosial yang menyebut kepala daerah di Kediri menekan dokter perlu diklarifikasi kebenarannya. Sebab tidak ada dokter yang ditekan untuk mengurangi tes PCR di Kota Kediri.
"Rasanya nggak mungkin lah kalau disuruh mengurangi atau apa. Karena ketika daerah mau dinyatakan zona hijau atau new normal, salah satu indikatornya itukan kenaikan jumlah spesimen yang dimiliki," tuturnya.
"Jadi jumlah spesimen yang diperiksa, yang positif kurang dari lima persen, itu nanti baru new normal. Lha kalau nggak dikirim-kirim, spesimennya nggak naik-naik ya sama dengan menunda-nunda new normal," lanjutnya.
Baca Juga: Masa Berlaku PCR dan Rapid Test Kini Lebih Panjang Jadi 14 Hari
Senada dengan Pemkot Kediri, Wakil Bupati Kediri Masykuri memastikan pihaknya tak pernah menekan dokter di wilayahnya untuk mengurangi tes PCR.
"Kalau di Kabupaten (Kediri) tidak ada kejadian itu (kepala daerah menekan dokter untuk mengurangi tes PCR)," katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kediri dr Ahmad Chotib memastikan, tidak ada dokter yang ditekan Pemkab Kediri.
"Di tempat saya nggak (tidak ada dokter yang ditekan). Dokter se-Kabupaten ada banyak, tidak ada yang melaporkan ke saya. Sepanjang yang saya ketahui tidak ada (dokter yang ditekan)," katanya.
Sebelumnya beredar kabar kepala daerah di Kediri menekan dokter supaya mengurangi tes PCR corona. Kabar ini disebarkan salah satu anggota Koalisi Warga untuk Laporcovid-19 Ahmad Arif di Twitter.
"Laporcovid-19 mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah itu meliputi Nusa Tenggara Barat, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur," cuit Ahmad Arif melalui akun Twitternya, Jumat (3/7/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal, Kabar Tak Sedap dari Elkan Baggott
- 1 Detik Jay Idzes Gabung Sassuolo Langsung Bikin Rekor Gila!
- Andre Rosiade Mau Bareskrim Periksa Shin Tae-yong Buntut Tuduhan Pratama Arhan Pemain Titipan
- Penantang Kawasaki KLX dari Suzuki Versi Jalanan, Fitur Canggih Harga Melongo
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga dengan Sensasi Alphard: Mulai Rp50 Juta, Bikin Naik Kelas
Pilihan
-
Tok! Carlo Ancelotti Dibui 1 Tahun: Terbukti Gelapkan Pajak Rp6,7 M
-
Sejarah Nama Kompetisi Liga Indonesia: Dari Perserikatan Kini Super League
-
Dear Pak Prabowo: Penerimaan Loyo Utang Kian Jumbo
-
Eks Petinggi AFF Kritik Strategi Erick Thohir, Naturalisasi Jadi Bom Waktu untuk Timnas Indonesia
-
Siapa Liam Oetoehganal? Calon Penerus Thom Haye Berstatus Juara Liga Belgia
Terkini
-
Bukan Cuma Bikin Tembok Bergetar, Sound Horeg Picu Konflik Sosial, Pemprov Jatim Turun Tangan!
-
Transaksi Misi Dagang NTB Tertinggi Raih Rp 1,068 Triliun: Gubernur Khofifah Optimis Peluang Usaha
-
Bantuan Sosial BSU 2025 Disalurkan BRI dalam 3 Tahap, Efisien dan Tepat Sasaran
-
Alasan KPK Periksa Gubernur Khofifah di Polda Jatim, Bukan di Gedung KPK
-
Gubernur Khofifah Apresiasi Masyarakat Asal Jatim di NTB: Kualitas SDM Mengalami Peningkatan Dahsyat